Indeks Kasus Korupsi

Karen membantah pernah mengatakan upaya akuisisi Blok BMG di Australia merupakan latihan untuk pegawai Pertamina.

Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi memiliki harta berjumlah Rp 1,5 miliar atau angka pastinya yakni Rp 1.580.262.173.

Kerugian akibat penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin tambang menimbulkan kerugian hingga Rp5,8 triliun.

Supian Hadi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait proses pemberian IUP kepada 3 perusahaan di Kotawaringin Timur.

Wakil Ketua Banggar DPR, Ahmad Rizki Sadig mengaku diperiksa KPK soal mekanisme penganggaran dana alokasi khusus.

KPK belum pernah mengungkap kasus gratifikasi seks, karena terkendala pembuktian.

Sebanyak 1.879 PNS koruptor yang kasusnya telah berkekuatan hukum tetap saat ini belum dipecat.

Arab Saudi raup Rp1.496 triliun hasil pemberantasan korupsi yang digalakan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Kasus korupsi di daerah hanya sebatas menangkap PNS. Sementara aktor-aktor utamanya masih jarang tersentuh.

Pimpinan KPK menyatakan skor Indonesia pada Indeks Persepsi Korupsi 2018 belum membaik secara signifikan karena banyak koruptor masih berasal dari kalangan pejabat publik. 

TII akan segera meluncurkan hasil CPI tahun 2018.  KPK menyebutkan masalah korupsi politik merupakan fenomena global dan bisa menjadi hambatan serius untuk pertumbuhan CPI.

Sejak 2014 hingga 2018, KPK juga telah melakukan proses hukum inkracht terhadap 362 terpidana korupsi.

Terpidana kasus korupsi pengalihan aset PT PWU Wisnu Wardhana akhirnya dieksekusi di Lapas Porong setelah sempat melawan polisi saat ditangkap, Rabu pagi.

KPK masih perlu melakukan analisa apakah akan banding atau tidak terhadap vonis yang dijatuhkan hakim kepada PT DGI/NKE.

PT NKE akan menjual aset guna membayar denda seperti putusan pengadilan Tipikor.

PT NKE diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 85,4 miliar.

Seluruh tahanan KPK akan menggunakan borgol jika keluar dari rumah tahanan.

Pemborgolan terhadap tahanan KPK yang muncul di hadapan publik diharapkan bisa mengedukasi masyarakat soal bahaya korupsi.

"Sengaja saya buat seperti itu supaya mengerem mereka sekalipun ada niat supaya membatalkan niatnya," kata Hatta.

Ada kesesuaian antara anggaran besar kementerian/lembaga dengan PNS yang terlibat tipikor