ACTA melampirkan salinan berita dari berbagai media yang memuat ucapan Mendes PDTT dan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri saat melaporkan ke Ombudsman.
Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, pejabat negara yang tergabung dalam tim kampanye Pilpres 2019 tak boleh keluarkan kebijakan yang bertendensi.
Jika dalam batas waktu tersebut Presiden Jokowi belum memberikan jawaban, izin dianggap telah diberikan pada kepala daerah yang akan maju Pilpres 2019.
"Tuntaskan siapa capres dan cawapresnya dari masing-masing. Cawapres Pak Prabowo siapa, Jokowi siapa. Sudah jelas kok petanya, mau diulur sampai kapan?"