Indeks Kabinet Prabowo-gibran

Pemerintah tidak bermaksud serta-merta membebaskan pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, melalui denda damai.

Budi Gunawan minta layanan komunikasi di wilayah rawan bencana diprioritaskan untuk dukung koordinasi lapangan.

Akan ada konsekuensi apabila menteri hingga kepala daerah melakukan dinas luar negeri tanpa persetujuan Presiden.

Si calo mengimingi para calon PMI dengan uang Rp 9 juta supaya mau berangkat ke Uni Emirat Arab.

Karding mengatakan kementeriannya berkomitmen untuk memfasilitasi para pekerja migran yang gagal berangkat tersebut.

Masyarakat diminta segera melapor ke BGN bila menemukan pihak yang mencoba ambil keuntungan dari makan bergizi gratis.

Prabowo langsung pulang ke Jakarta usai melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir, karena harus memimpin rapat.

Erdogan meminta untuk berbicara lebih dulu dan meminta maaf karena setelah itu mesti meninggalkan ruangan.

Meski Presiden RI berhak memberi pengampunan kepada koruptor, hal itu tetap harus melalui proses pengawasan MA dan DPR.

Yusril menjelaskan bahwa hal itu dilakukan karena JI telah bubar dan mantan anggotanya berkomitmen mendukung NKRI.

Kenaikan cukai rokok dinilai lebih urgen ketimbang pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen awal 2025. Mengapa?

ICW menilai akan jauh lebih baik bila Prabowo berfokus mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR.

Pembentukan DPN memang memiliki alas hukum dalam UU Pertahanan Negara. Mengapa menuai kritik?

Tokoh muda yang dikenal dekat dengan para ulama itu, disebut-sebut salah satu nama yang berpeluang menggantikan Miftah.

Ratas membahas salah satunya berkaitan dengan penanganan warga binaan. Siapa saja yang hadir?

INSW dapat membantu pihak-pihak berkepenting untuk mensinkronisasi data sebagai basis merumuskan suatu kebijakan.

Prabowo mengaku meminta maaf ke Jokowi karena meresmikan terowongan yang seharusnya bisa disahkan oleh Jokowi.

Anggaran yang akan digelontorkan untuk program irigasi itu sebesar Rp12 triliun melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Prabowo minta seluruh jajaran kepolisian untuk menempatkan kepentingan dan keberpihakan kepada rakyat sebagai hal utama.

Memang perlu terobosan untuk mengatasi masalah perumahan, tapi para ahli menilai omnibus law bukan jawaban yang tepat.