Indeks Kabinet Prabowo-gibran

Prabowo harus lebih objektif menilai kinerja para menteri di bidang ekonomi. Yang kinerjanya buruk layak diganti.

Aksi protes terus bermunculan di jalanan, turut menandakan ada harapan tinggi dari rakyat yang belum tercapai. Simak selengkapnya.

Para pejabat kabinet Prabowo-Gibran yang dilantik bersamaan telah melapor LHKPN tepat waktu.

Para pejabat publik harusnya menggunakan pendekatan humanis dalam relasi dengan pegawainya, bukan dengan watak otoriter.

Wamen Nezar menegaskan, pria yang dikenal dengan Rudi Valinka itu harus mengikuti aturan setelah dilantik dan menandatangani pakta integritas.

Meutya mengeklaim merekrut Rudy Susanto atau Rudy Valinka alias Kurawa karena kebutuhan organisasi dan tidak mengenal dari Twitter.

Presiden Prabowo Subianto ajak Pemerintah Jepang turut andil dalam program-program prioritas pemerintahannya.

KPK mengimbau agar para menteri dan wakil menteri melaporkan LHKPN sebelum batas pelaporan LHKPN pada 21 Januari 2025.

SPPG Kota Bandung mendistribusikan sekira 10.000 porsi MGB pada hari pertama pelaksanaan program tersebut.

Ekspansi industri sawit skala besar berpotensi memperpanjang konflik agraria, kerusakan lingkungan, hingga korupsi.

Mu’ti menjelaskan bahwa konsep pembelajaran dengan deep learning sudah rampung dikaji.

Penghapusan Kartu Tani tersebut dinilai penting demi menyederhanakan penyaluran pupuk bersubsidi.

Menteri Desa dan PDT mencontohkan nantinya akan ada "desa padi" untuk desa yang memiliki sumber daya pertanian padi.

Yandri juga berkomitmen meningkatkan pengawasan untuk mencegah penyelewengan terhadap dana desa.

Metode amnesti dengan Komcad dinilai bakal buka ruang bagi ekploitasi dan pelanggaran HAM.

INDEF menilai tanpa adanya fenomena frugal living, PPN naik 12 persen berpotensi besar membuat masyarakat menahan belanjanya.

Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan pertemuan dengan para ketua umum parpol di KIM plus merupakan kegiatan rutin.

Hal itu karena Kemenkum belum memiliki sistem fitur pendaftaran perkumpulan pada kegiatan publik.

Menurut Menkum, arahan Prabowo merupakan niat yang bagus untuk mengembangkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme napi.

Supratman menegaskan dalam Pasal 14 UUD 1945, Presiden RI berhak memberikan amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi.