Indeks Jasa Angkutan Online

Uber Diskusikan Aturan Baru Soal Angkutan Online dengan Pemerintah
Hard news
Kamis, 9 Nov 2017

Uber Diskusikan Aturan Baru Soal Angkutan Online dengan Pemerintah

Chan Park mengaku pihaknya akan tetap melakukan ekspansi bisnis yang saat ini sudah beroperasi di 34 kota dan tujuh provinsi.
Menhub Mengklaim Tak Ada Dikotomi Angkutan Online dan Konvensional
Hard news
Selasa, 7 Nov 2017

Menhub Mengklaim Tak Ada Dikotomi Angkutan Online dan Konvensional

Angkutan online merupakan keniscayaan, sehingga harus dirawat dan diberikan kesempatan untuk beroperasi, akan tetapi jumlahnya harus dibatasi.
Hadirnya Transportasi Online Diklaim Kurangi Jumlah Angkot
Hard news
Kamis, 12 Okt 2017

Hadirnya Transportasi Online Diklaim Kurangi Jumlah Angkot

Separuh dari jumlah angkot di Bandung harus dikandangkan karena kemunculan transportasi online yang diklaim mematikan operasional angkot.
Dishub Bekasi akan Mengatur Pangkalan Transportasi Online
Hard news
Kamis, 12 Okt 2017

Dishub Bekasi akan Mengatur Pangkalan Transportasi Online

Dishub Bekasi akan mengatur pangkalan transportasi online agar tidak menyebabkan kemacetan.
Larang Transportasi Online, Dishub Masih Bingung Soal Sanksi
Current issue
Rabu, 11 Okt 2017

Larang Transportasi Online, Dishub Masih Bingung Soal Sanksi

Bekasi tidak terpengaruh larangan transportasi berbasis daring yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
Alasan Dishub Jabar Keluarkan Larangan Taksi Online
Current issue
Rabu, 11 Okt 2017

Alasan Dishub Jabar Keluarkan Larangan Taksi Online

Dishub menilai ada persaingan usaha yang tidak sehat dalam bisnis transportasi.
Geliat Bisnis Pesan Antar Makanan Berbuah Celaka di Jalan
Mild report
Rabu, 13 Sept 2017

Geliat Bisnis Pesan Antar Makanan Berbuah Celaka di Jalan

Pertumbuhan jasa antar makanan berisiko meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas, kondisi ini terjadi di Cina.
Jasa Angkutan Online Sebabkan Banyak Pengangguran
Hard news
Sabtu, 25 Mar 2017

Jasa Angkutan Online Sebabkan Banyak Pengangguran

Shafruhan Sinungan mengatakan, pemerintah perlu segera mengatur keberadaan ojek online karena situasi bisa semakin carut-marut.