Indeks Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Dana tambahan yang akan disediakan pemerintah untuk insentif pelatihan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar sebesar Rp1,2 triliun.

Airlangga mengatakan, pemerintah akan segera merilis aturan terbaru untuk mengakomodir perubahan nilai JKP yang diterima pegawai terkena PHK.

Kemenaker memastikan pembiayaan untuk program JKP 2022 Rp1,31 triliun aman.

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) memang tidak membebani iuran baru pada pekerja, namun tetap harus terdaftar pada 4 program BPJS Ketenagkerjaan.

Menaker menetapkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dan meluncurkan program baru JKP. Namun, apakah aturan tersebut sudah sesuai?

BPJS Ketenagakerjaan memastikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sudah berjalan meski batal diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

Airlangga mengklaim, melalui JKP buruh ter-PHK justru akan mendapatkan manfaat lebih baik daripada klaim sebelumnya (JHT).

JKP dikeluarkan untuk memberikan jaminan sosial kepada para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Cara mendaftar program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di BPJS Ketenagakerjaan.

Lewat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), korban PHK bisa mendapat uang tunai sebesar 45% dari upah selama tiga bulan, dan 25% pada tiga bulan berikutnya.

Korban PHK bakal diupah pemerintah. Tapi aturan tersebut meninggalkan sejumlah catatan tebal dari buruh.

JKP dianggap sekadar janji manis sebab syaratnya terlalu ketat. Aktivis buruh juga menilai ini bukti pemerintah ingkar janji.

Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bakal mengambil porsi iuran yang dibayarkan pekerja pada Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Menaker meminta anggaran pemerintah pusat Rp6 triliun untuk membuat program jaminan kehilangan pekerjaan.