Indeks Icw

ICW menilai ada sejumlah agenda reformasi Polri yang belum tuntas di era pemerintahan Jokowi-JK. 

Pansel capim KPK dinilai mengabaikan poin integritas yang seharusnya dilacak dari rekam jejak para capim, salah satunya  terkait LHKPN.

Sejumlah aktivis antikorupsi meragukan pansel capim KPK akan memilih kandidat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kredibel.

ICW menyesalkan Jokowi tidak menyinggung pemberantasan korupsi saat memberikan pidato Visi Indonesia di Sentul Minggu (14/7/2019) malam.

Penegak hukum harus mundur dari jabatannya di institusi terdahulu ketika terpilih menjadi pimpinan KPK.

ICW menyesalkan sikap Pansel Capim KPK yang tidak terlalu memperhatikan kepatuhan pendaftar dengan status pejabat negara dalam menyerahkan LHKPN.

Tim pencari fakta kasus Novel Baswedan yang dibentuk Polri dinilai gagal. Jokowi pun didesak membentuk TGPF independen di luar kepolisian.

ICW menilai TGPF gagal sebab hingga batas waktu yang telah ditentukan, tim tidak dapat mengungkap satu pun aktor yang bertanggung jawab atas kasus Novel.

ICW menilai, dugaan jatah khusus kejaksaan dan kepolisian untuk kursi pimpinan KPK itu terlihat dalam beberapa pernyataan pansel. 

Pansel Capim KPK agar melacak rekam jejak pendaftar dari polisi terkait pemberantasan korupsi bidang sumber daya alam.

Dari sekian puluh pendaftar anggota BPK, belasan di antaranya adalah caleg gagal. Beberapa orang menilai mereka tidak akan independen, lainnya meyakini sebaliknya.

Jaksa Agung, M. Prasetyo, bersikukuh kasus dugaan suap di Kejati DKI Jakarta akan ditangani oleh Kejaksaan.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menjelaskan ada setidaknya tiga celah dalam kasus korupsi, yang umumnya berupa suap, di Kejaksaan RI.

Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan 9 Harapan untuk Pimpinan KPK masa depan atau Jilid V, khususnya menutupi kekurangan pimpinan KPK di era Agus Rahardjo cs.

ICW menyebut pengaruh lembaga mana pun seharusnya tidak terjadi di KPK.

ICW berharap tersangka kasus suap jual-beli jabatan di Kemenag Romahurmuziy tidak terus menggunakan alasan sakit untuk menghindar dari pemeriksaan KPK.

ICW berharap panitia bentukan presiden itu terdiri dari berbagai unsur yang ada di masyarakat.

ICW menilai sejumlah masalah yang terkait dengan penindakan, pencegahan, alokasi anggaran, sumber daya manusia hingga konsolidasi internal membuat kinerja KPK belum maksimal. 

ICW menilai, selama tiga tahun terakhir, KPK belum menggunakan pasal TPPU secara maksimal untuk menjerat koruptor dan memperbesar pengembalian uang yang dikorupsi ke negara. 

ICW mengingatkan KPK perlu bergegas mengusut 18 kasus korupsi kakap. Apalagi, sebagian dari kasus-kasus itu mendekati masa kedaluwarsa.