Indeks Icw

Polri dan KPK diminta menginvestigasi perobekan 'Buku Merah' untuk meluruskan dugaan-dugaan yang muncul.

Jokowi diminta tak ragu untuk terbitkan Perppu yang isinya menolak seluruh pasal dalam UU KPK baru.

Tim Transisi bentukan KPK sebagai respons kepada Presiden Joko Widodo, karena hingga kini Presiden belum juga merespons surat dari pimpinan usai UU KPK direvisi.

Dewan Pengawas Komisi Pemberanatsan Korupsi (KPK) dinilai tak diperlukan, karena rawan konflik kepentingan.

Jaleswari dianggap tutup mata terhadap praktik korupsi dan pelanggaran HAM karena terlalu dekat dengan Istana.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pelemahan kelembagaan KPK belakangan ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menduga revisi UU KPK ini sangat jelas bertujuan untuk melemahkan, bahkan menghancurkan komisi antirasuah.

Asfinawati, Febri Diansyah, dan Adnan Topan Husodo belum mendapatkan informasi resmi terkait pelaporan terhadap mereka.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mendesak KPK untuk mengusut laporan dugaan pelanggaran etis yang dilakuka capim KPK Firli Bahuri dan Pahala Nainggolan.

Aktivis antikorupsi mendesak Jokowi segera mengevaluasi kinerja Pansel Capim KPK. Sebab, kinerja Pansel Capim KPK dinilai bermasalah. 

Donal menegaskan Jokowi perlu mencari menteri yang loyal sehingga tidak melakukan manuver untuk Pilpres 2024.

Bila Jaksa Agung dipilih bukan dari kader partai, seharusnya Menkumkam dan Menkopolhukam juga demikian. Agar kepentingan hukum tak dicampuri urusan politik.

Saut Situmorang menyatakan seharusnya syarat penyerahan LHKPN tidak dikesampingkan dalam proses pemilihan Capim KPK. 

ICW menyatakan kekhawatiran atas lolosnya 2 polisi dalam tes psikologi Capim KPK, karena keduanya pernah punya kasus dengan KPK.

Posisi Ketua MPR RI adalah salah satu jabatan yang strategis, karena dapat menunjang karir politik untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

Menurut ICW, akan ada muncul anggapan Jokowi sedang membangun dinasti apabila Gibran dan Kaesang maju dalam Pilwakot Solo 2020.

ICW meminta mantan koruptor dilarang menjadi pejabat publik. Desakan itu berkaca pada kasus Bupati Kudus yang mengulangi tindakan korupsi saat menjadi kepala daerah. 

ICW mempertanyakan komitmen pansel dalam memastikan integritas komisioner KPK ke depan.

ICW mengkritik pemindahan kembali Setnov ke Lapas Sukamiskin karena khawatir akan mengulangi perbuatan.

ICW menegaskan ada kekhawatiran terpidana kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto, dikembalikan ke Lapas Sukamiskin akan mengulang kejadian pelesiran keluar lapas lagi.