tirto.id - Indonesia Corruption Watch (ICW) merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju agar jangan melakukan korupsi dan menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi.
Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto menilai, pernyataan Presiden Jokowi tersebut normatif saja. Pasalnya kata dia, setiap Presiden pasti akan menyampaikan hal tersebut kepada seluruh jajarannya.
"Normatif aja itu, setiap presiden pasti akan menyatakan itu. Mungkin biar enggak terjerumus seperti menteri yang saat ini diproses di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata dia kepada Tirto, Rabu (23/10/2019).
Menurutnya, jika ke depan para Menteri Kabinet jilid II Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, maka akan mengganggu kinerja pemerintahan.
Dirinya pun berharap, kepada seluruh menteri yang menjabat dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf harus memperkuat pemberantasan korupsi.
"Pengetatan remisi bagi napi koruptor dan penguatan pengawasan di lambaga pemasyarakatan" pungkasnya.
Sementara, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) mengapresiasi penekanan Jokowi kepada para menterinya untuk tidak korupsi.
"Tapi tantangannya memang menciptakan sistem yang bisa menutup celah korupsi," kata Sekjen Seksan FITRA Misbah Hasan kepada Tirto, Rabu (23/10/2019).
Misbah menilai, jika melihat potret para menteri saat ini, sepertinya cukup berat untuk menciptakan sistem tersebut.
Sebab dalam pemilihan hingga penetapan menteri, kata dia Jokowi tidak melibatkan KPK sama sekali untuk memberi masukan mengenai rekam jejak menteri-menteri yang terpilih saat ini.
"Latar belakang menteri yang bersangkut dengan isu korupsi justru akan menjadi beban Jokowi di masa depan," pungkasnya.
Berdasarkan catatan FITRAH dari seluruh Menteri jilid II Jokowi, belum ada terlibat kasus korupsi secara langsung. Tetapi, indikasi ke arah sana begitu santer. Seperti kasus buku merah, pemeriksaan KPK atas kasus jual beli jabatan Bupati Nganjuk yang menjadikan Menteri Desa saat ini sebagai saksi, dan beberapa kasus lainnya.
"Menteri Pertanian terpilih juga pernah diadukan oleh sejumlah masyarakat sipil ke KPK atas kasus korupsi reklamasi pantai Losari," tuturnya.
Oleh karena itu, Misbah pun menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk membuat Pakta Integritas yang ditandatangani setiap menteri dan diperbaharui tiap tahunnya.
"Kedua membuat mekanisme perencanaan dan penganggaran di kementeriannya lebih transparan dan akuntabel," pungkasnya.
Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama menteri yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. Ia mengumumkan di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (23/10/2019) sekitar pukul 08.30 WIB.
“Pagi hari ini saya ingin mengenalkan Kabinet Indonesia Maju yang dalam jangka pendek ini kita akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia pada penciptaan lapangan kerja pada pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah,” ujar Jokowi.
Usai mengenalkan satu per satu, Jokowi menekankan sejumlah poin kepada para menterinya. Pertama, jangan korupsi dan menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Kedua ia menekankan kinerja para menteri harus sesuai dengan visi dan misi Jokowi-Ma'ruf Amin.
Ketiga, Jokowi meminta para menterinya untuk kerja keras dan lebih produktif lagi. Lalu keempat, Jokowi meminta para menterinya tak boleh terjebak dengan rutinitas yang monoton.
"Tugas kita tidak hanya menjamin sent, tapi deliver," tuturnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Irwan Syambudi
