tirto.id - Mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian didapuk Presiden Jokowi untuk menjadi menteri dalam negeri (Mendagri) dalam Kabinet Indonesia Maju. Jokowi meminta Tito mengurus data kependudukan dan pencatatan sipil serta memerlancar investasi.
"Nanti reformasi dan sinergi dengan pemerintah daerah mengenai data kependudukan E-KTP berada di bawah kewenangan beliau. Termasuk kepastian hukum di daerah, terutama yang berkaitan dengan investasi," kata Jokowi mengumumkan menteri barunya di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Jokowi menegaskan ulang ke seluruh menteri barunya, agar tidak korupsi. Selain itu kinerja menteri tak boleh melenceng dari visi dan misi Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.
"Ketiga, kerja keras, cepat, produktif," kata Jokowi.
Kemarin, pimpinan DPR menerima surat dari Jokowi yang berisi permintaan persetujuan untuk memberhentikan Tito. Hal itu disampaikan Ketua DPR Puan Maharani saat rapat paripurna DPR di Kompleks Parleman RI, Selasa (22/10/2019). Puan awalnya menyampaikan bahwa Pimpinan DPR menerima empat surat dari Jokowi.
"Presiden sudah disampaikan, yang akan menjadi pelaksana tugas adalah Wakapolri Pak Ari Dono sampai ditentukan lagi siapa pengganti Kapolri," kata Puan saat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2019).
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
