Indeks Hard News

Koalisi Inti yang terdiri atas Golkar dan PKB bisa saja bubar jika Airlangga tidak menjadi cawapres pendamping Prabowo.

DJP menerbitkan kebijakan kemudahan layanan terkait penyederhanaan proses restitusi dengan jangka waktu dari semula 12 bulan menjadi 15 hari kerja.

Penyegelan tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh PT XLI.

IHSG ditutup menguat pada perdagangan Rabu (10/5/2023). IHSG berada di level 6.811 (+0,47 persen).

Menurut Koalisi, RUU Kesehatan yang akan mencabut UU Praktik Kedokteran justru akan mengembalikan IDI dan PDGI ke fungsinya.

Pengumuman partai baru yang akan mendukung Ganjar disampaikan usai hari Minggu 14 Mei 2023.

Anggota polisi di lapangan masih mencari Dito Mahendra. Dito kini telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Menurut Greenpeace Indonesia, UU EBT merupakan solusi palsu lantaran belum beranjak dari penggunaan energi fosil.

Sistem keuangan Indonesia kebal menghadapi dampak penutupan sejumlah bank di Amerika Serikat (AS) maupun pengetatan kondisi pasar keuangan global.

Selain alutsista, TNI AU juga menyiagakan personel pengamanan bandara dari Batalyon 464 Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat).

JPU menilai tindakan Sudrajad telah merusak citra peradilan hingga publik tak percaya kredibilitas Mahkamah Agung.

Adi Warman mengatakan saat ini Wiranto tidak mendekati parpol apapun karena masih menjabat sebagai Ketua Wantimpres.

Update harga pangan, Rabu (10/5/2023), telur ayam konsisten mengalami peningkatan. Rerata harganya mencapai Rp30.350 per kg.

Jokowi berharap parlemen ASEAN mendorong ASEAN menjadi kawasan pusat pertumbuhan yang aman, stabil dan demokratis.

Majelis hakim tingkat banding menilai pertimbangan majelis hakim PN Jakarta Selatan sudah tepat dan benar dalam memvonis Hendra Kurniawan 3 tahun penjara.

Thomas Djamaluddin telah diperiksa sebagai saksi kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan AP Hasanuddin pada Senin 8 Mei 2023 lalu.

Ekonom nilai Indonesia sulit mencapai kemiskinan ekstrem hingga 0% di 2024. Hal itu karena masyarakat masih ketergantungan bantuan sosial (bansos).