Indeks Hakim

Hakim agung Margono meninggal dunia akibat serangan jantung, Jumat (20/9/2019). 

KPAI menyatakan anak-anak yang diduga terlibat kerusuhan 21-22 Mei dan diputus oleh hakim untuk menjalani diversi, perlu mendapatkan rehabilitasi agar pulih dari trauma. 

KY menemukan 15 kasus penghinaan terhadap pengadilan. Salah satunya di Pengadilan Negeri Bekasi, saat itu seorang hakim mengalami muntah darah beberapa saat setelah memutus sebuah perkara.

Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus mengungkap hakim masih rawan menjadi sasaran teror kekerasan fisik.

Pengacara 4 pengamen Cipulir berencana melaporkan hakim perkara gugatan praperadilan kliennya ke Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial.  

4 pengamen korban salah tangkap meminta ganti rugi sebesar Rp750,9 juta. Mereka diduga ditangkap dan dipaksa mengaku, serta mendapatkan penyiksaan dari kepolisian.

MA menegaskan penyerangan pengacara Tomy Winata terhadap dua hakim PN Jakarta Pusat menghina lembaga peradilan.

Hakim Ad Hoc Tipikor diminta berani mengambil terobosan hukum dalam memutus perkara korupsi.

Ninik Rahayu mengatakan fakultas hukum perlu menggelar pendidikan profesi hakim. Hal ini untuk mengatasi kekurangan tenaga hakim berkualitas di Indonesia. 

Koalisi Pemantau Peradilan menemukan 18 peserta seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor pada 2019 pernah mengikuti tes serupa pada tahun-tahun sebelumnya.  

Koalisi Pemantau Peradilan menemukan sejumlah kandidat Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor yang kini mengikuti seleksi di MA, memiliki rekam jejak buruk.

Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan hakim konstitusi. Latar belakang mereka beragam akibat mekanisme pengusulannya.

Penonaktifan ini mulai berlaku sejak Jumat (3/5/2019) dan atas hal ini, hakim Kayat hanya akan menerima setengah dari gajinya.

Juru Bicara MA mengatakan, tahun ini pihaknya mencanangkan tahun bersih-bersih terhadap oknum peradilan tercela. Lembaga peradilan tertinggi itu pun bekerja sama KPK terkait hal ini.

Tim KPK menangkan 5 orang di Balikpapan dalam OTT terkait kasus sidang di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur.

Hatta Ali mengatakan jumlah hakim di Indonesia masih belum sepadan dengan jumlah persidangan di pengadilan.

Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung menyatakan foto yang tersebar bukan bagian dari kampanye.

Indonesia Legal Roundtable (ILR) menyetujui langkah Mahkamah Agung yang melarang hakim untuk berpolitik dan berfoto bersama para capres-cawapres. Namun, surat edaran MA dinilai bermasalah karena dasar hukum yang digunakan tidak tepat.

Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi irit bicara kepada awak media usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dari 39 laporan yang menjerat 63 hakim, sekitar 42 hakim dijatuhi hukuman akibat tidak profesional, 8 orang karena tidak menjaga martabat hakim, 6 orang karena selingkuh, serta 5 orang karena kesalahan pengetikan.