Indeks Hakim

Peringatan Hari Kehakiman Nasional ini merupakan tonggak untuk mengakui profesi hakim

Lima hakim agung dan tiga hakim ad hoc telah dipilih oleh DPR RI.

Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin Siregar mengatakan pembunuhan hakim Jamaluddin dilatarbelakangi oleh permasalahan rumah tangga.

Sepanjang 2019 Hatta Ali mengaku telah meneken sebanyak 131 surat izin melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal.

Selama 2019 ada 130 hakim yang dikenai rekomendasi sanksi KY, meningkat dua kali lipat dari tahun 2018 yakni 63 hakim.

Hakim pengadilan militer berinisial HM dipecat dengan hormat karena kedapatan selingkuh dan ancam bawahan.

PN Medan sudah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) terkait kasus kematian hakim tersebut.

Hakim agung Margono meninggal dunia akibat serangan jantung, Jumat (20/9/2019). 

KPAI menyatakan anak-anak yang diduga terlibat kerusuhan 21-22 Mei dan diputus oleh hakim untuk menjalani diversi, perlu mendapatkan rehabilitasi agar pulih dari trauma. 

KY menemukan 15 kasus penghinaan terhadap pengadilan. Salah satunya di Pengadilan Negeri Bekasi, saat itu seorang hakim mengalami muntah darah beberapa saat setelah memutus sebuah perkara.

Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus mengungkap hakim masih rawan menjadi sasaran teror kekerasan fisik.

Pengacara 4 pengamen Cipulir berencana melaporkan hakim perkara gugatan praperadilan kliennya ke Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial.  

4 pengamen korban salah tangkap meminta ganti rugi sebesar Rp750,9 juta. Mereka diduga ditangkap dan dipaksa mengaku, serta mendapatkan penyiksaan dari kepolisian.

MA menegaskan penyerangan pengacara Tomy Winata terhadap dua hakim PN Jakarta Pusat menghina lembaga peradilan.

Hakim Ad Hoc Tipikor diminta berani mengambil terobosan hukum dalam memutus perkara korupsi.

Ninik Rahayu mengatakan fakultas hukum perlu menggelar pendidikan profesi hakim. Hal ini untuk mengatasi kekurangan tenaga hakim berkualitas di Indonesia. 

Koalisi Pemantau Peradilan menemukan 18 peserta seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor pada 2019 pernah mengikuti tes serupa pada tahun-tahun sebelumnya.  

Koalisi Pemantau Peradilan menemukan sejumlah kandidat Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor yang kini mengikuti seleksi di MA, memiliki rekam jejak buruk.

Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan hakim konstitusi. Latar belakang mereka beragam akibat mekanisme pengusulannya.

Penonaktifan ini mulai berlaku sejak Jumat (3/5/2019) dan atas hal ini, hakim Kayat hanya akan menerima setengah dari gajinya.