Indeks Hadi Tjahjanto

Polisi masih mendalami adanya kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ujaran kebencian kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Tidak semua unggahan yang mencantumkan suku, ras, agama, dan antar golongan dan bernada negatif, memenuhi unsur ujaran kebencian seperti yang diatur di Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Tindakan polisi dinilai sudah tepat karena Panglima TNI adalah “pejabat publik yang harus dihormati dan kita jaga bersama."

Hadi Tjahjanto tidak bermaksud untuk memasukkan oknum militer ke pengadilan sipil, namun Hadi menjelaskan soal kebutuhan pemisah yang jelas antara KUHP Militer dan KUHP umum.

Polisi menangkap tersangka pengunggah materi ujaran kebencian terhadap Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto diminta tak hanya sebatas basa basi dan pencitraan diri soal peradilan umum bagi anggota militer.

Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto belum menentukan pengisian pos-pos jabatan di TNI yang masih kosong, termasuk pemegang posisi KSAU.

Tanpa garis merah di lencana pangkat berbintang empat yang terpasang di bahunya, Gatot kembali menjadi prajurit biasa sebagaimana keputusannya menolak pensiun dini.

"Loyalitas harus tegak lurus terus ke Presiden, enggak ada belok-belok," kata Menhan Ryamizard Ryacudu.

Serah terima jabatan Panglima TNI akan dilakukan Gatot pada 9 Desember agar tidak terjadi kekosongan jabatan.

DPR RI mengutus Fadli Zon karena adalah Wakil Ketua DPR bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Doktrin tentara rakyat masih menjadi hambatan reformasi secara menyeluruh di tubuh TNI

Komisi I DPR RI tidak menyinggung soal kekerasan yang masih lekat dengan TNI saat fit and proper test calon Panglima TNI, Hadi Tjahjanto.

Dugaan politisasi pengangkatan Hadi Tjahjanto ini muncul lantaran surat rekomendasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) keluar jauh sebelum masa jabatan Jenderal Gatot Nurmantyo habis.

KontraS juga mengkritisi proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI yang tidak mampu mengelaborasi lebih dalam pertanyaan mengenai visi dan misi Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

DPR akan segera menandatangani surat pemberitahuan persetujuan Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI kepada Presiden Jokowi.

Hadi Tjahjanto mengundang Komisi I untuk silaturahmi dan syukuran setelah fit and proper test yang dilakukan di Gedung DPR.

Selain problem alutsista, TNI masih menghadapi problem menuntaskan agenda reformasi. Keberadaan Mabes TNI dinilai menjadi problem.

Asril Tanjung menyatakan fit and proper test atas Marsekal Hadi Tjahjanto berjalan dengan baik.

Hadi Tjahjanto menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon panglima TNI. Sejumlah hal dia bicarakan.