Indeks Hadi Tjahjanto

Doktrin tentara rakyat masih menjadi hambatan reformasi secara menyeluruh di tubuh TNI

Komisi I DPR RI tidak menyinggung soal kekerasan yang masih lekat dengan TNI saat fit and proper test calon Panglima TNI, Hadi Tjahjanto.

Dugaan politisasi pengangkatan Hadi Tjahjanto ini muncul lantaran surat rekomendasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) keluar jauh sebelum masa jabatan Jenderal Gatot Nurmantyo habis.

KontraS juga mengkritisi proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI yang tidak mampu mengelaborasi lebih dalam pertanyaan mengenai visi dan misi Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

DPR akan segera menandatangani surat pemberitahuan persetujuan Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI kepada Presiden Jokowi.

Hadi Tjahjanto mengundang Komisi I untuk silaturahmi dan syukuran setelah fit and proper test yang dilakukan di Gedung DPR.

Selain problem alutsista, TNI masih menghadapi problem menuntaskan agenda reformasi. Keberadaan Mabes TNI dinilai menjadi problem.

Asril Tanjung menyatakan fit and proper test atas Marsekal Hadi Tjahjanto berjalan dengan baik.

Hadi Tjahjanto menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon panglima TNI. Sejumlah hal dia bicarakan.

"Tolong doakan saya agar nanti melaksanakan uji kelayakan semuanya berjalan lancar," kata Marsekal Hadi.

Gerindra akan jadi pihak yang paling keras menguji kelayakan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI yang baru.

Mengenai kesiapannya mengemban amanah sebagai Panglima TNI, Hadi Tjahjanto hanya mengatakan, "Mohon doanya."

Pengungkapan kasus kematian La Gode menjadi salah satu pertanyaan DPR.

Idrus Marham berharap, TNI di bawah kepemimpinan Hadi Tjahjanto harus mengembangkan politik kebangsaan dan tidak berpolitik praktis.

Dari aspek rotasi kesatuan TNI, saat ini menjadi kesempatan Angkatan Udara untuk menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI.

Target dari Komisi I adalah merampungkan pembahasan pergantian panglima TNI sebelum masa reses pada 13 Desember nanti.

Panglima TNI yang baru bisa menempuh sejumlah cara guna menuntaskan kasus HAM yang melibatkan prajurit maupun perwira tinggi TNI.

Hadi Tjahjanto akan jadi Panglima TNI kedua dari Angkatan Udara. Sebelumnya, ada Djoko Suyanto yang pernah menjabat satu tahun.

Surat Presiden Jokowi akan dibacakan di Rapat Paripurna, setelah itu akan diserahkan pada Komisi I DPR.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dianggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat menjadi Panglima TNI sesuai dengan UU No 34 tahun 2004 tentang TNI.