Indeks Gerakan 2019gantipresiden

Peneliti KoDe Inisiatif soal pernyataan penggagas gerakan #2019GantiPresiden hanya manuver politik menjelang penetapan pemenang Pilpres 2019.

Kampanye #2019GantiPresiden dinilai sebagai gerakan yang tidak menyejukkan.

Zuhairi Misrawi mengatakan #2019GantiPresiden itu tidak mendidik karena menggunakan kata "presiden"

Polri memang diizinkan untuk melakukan tindakan preemtif, preventif hingga represif ketika terjadi ancaman dari gerakan deklarasi yang mengarah ke tindak pidana.

Mardani mengatakan gerakan #2019GantiPresiden masih belum solid mendukung Prabowo karena dalam gerakan itu ada pendukung Gatot, Rizal Ramli dan Rizieq Shihab.

Menurut Polri, sepanjang acara itu tidak melanggar lima hal, maka akan diperbolehkan.

Kesbangpol Provinsi NTT menyatakan gerakan #2019gantipresiden adalah kegiatan terlarang.

Instruksi pemantauan itu ditujukan kepada Direktur Intelijen dan Keamanan di setiap Kepolisian Daerah.

Sikap keras cenderung kasar Ali Mochtar Ngabalin, menurut pakar komunikasi, bisa menggerus citra Joko Widodo yang dekat dengan gaya yang kalem.

Gerakan #2019GantiPresiden selalu menganggap Indonesia sedang dalam kondisi genting.

Neno menceritakan detik-detik pengadangan dan pemulangan dirinya. Ia berdalih diancam intel tapi tak menjelaskan dari mana ia tahu aparat itu seorang intel.

Pengakuan BIN soal keterlibatan mereka dalam pemulangan Neno Warisman dari Pekanbaru ke Jakarta menuai kritik politikus. Mereka menyindir BIN sebagai intel Melayu.

Karding menyampaikan, tagar #2019GantiPresiden tersebut hanya digunakan untuk mainan politik.

Karding mengatakan penggunaan tagar di Suriah saat itu dilakukan oleh pihak yang ingin mendirikan negara khilafah.

IPW menyampaikan bahwa Neno Warisman harus dipanggil untuk diperiksa secara hukum.

Gerakan #2019GantiPresiden dinilai tak hanya tagar saja, melainkan juga mengumpulkan massa dalam jumlah banyak yang di dalamnya seringkali terdapat orasi-orasi politik.

"Saya pribadi dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan minta maaf dengan tulus kepada Banser, simpatisannya dan umat muslim se-Indonesia."

Deklarasi #2019GantiPresiden mendapat penolakan di berbagai tempat.

Partai Gerindra menilai, gerakan #2019GantiPresiden harus dijamin pelaksanaannya karena tak melanggar hukum.

Elektabilitas Jokowi setelah pilkada mencapai 49,30 persen.