Indeks Fintech Ilegal

Ada rumus untuk menghitung alokasi pendapatan dan pengeluaran.

Banyak entitas P2P atau pinjaman berbasis online ilegal yang sudah merambah ke media sosial.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Waspada Investasi telah menghentikan 231 penyelenggara layanan pinjaman online per Februari 2019.

OJK berpesan kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan jasa pinjaman online agar melihat legalitas perusahaan di website www.OJK.go.id.

Perusahaan jasa keuangan digital yang diblokir bersalin nama, sehingga tetap bisa beroperasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan jasa keuangan digital (Fintech) tidak boleh berlaku sewenang-wenang atau abuse of power terhadap nasabahnya.

AFPI akan menutup celah masuknya aplikasi P2P Lending ilegal yang beredar di ponsel pintar melalui kerjasama dengan Google.

AFPI akan menindak tegas fintech P2P lending yang menjadi anggota asosiasinya yang terbukti melanggar aturan.

Penipuan hingga pelanggaran hukum yang dilakukan fintech P2P lending ilegal marak, tapi kenapa OJK tak bisa berbuat banyak?

Satgas Wasapada Investasi mengklaim telah menindak sekitar 403 Fintech P2P Lending ilegal.

Aftech Indonesia mendorong penyedia jasa pencarian menyaring aplikasi serta situs fintech P2P lending mana saja yang bisa diakses publik.

OJK meminta Kemenkominfo untuk memblokir sejumlah aplikasi dan situsweb fintech ilegal di Play Store.

Teror yang dilakukan perusahaan fintech ini umumnya dilakukan melalui sambungan telepon atau pesan singkat.

Setengah dari 155 perusahaan penyedia platform fintech lending yang ilegal berasal dari Cina.

"Fintech ilegal itu kebanyakan dari deteksi Satgas melalui appstore, paystore, web base. Aduan masyarakat masih rendah karena literasi masyarakat juga belum peka terhadap fintech ilegal," ujar Tongam.