Presiden Jokowi memiliki strategi baru untuk menggenjot pendapatan negara dengan membentuk dua menteri baru yaitu Menteri Investasi dan Menteri Ekspor.
Ekspor Indonesia pada bulan Februari 2019 merosot dibanding bulan sebelumnya. Penurunan terjadi karena tiga negara utama tujuan ekspor Indonesia mengalami pelambatan ekonomi.
INDEF mengkritik keinginan Jokowi terkait hadirnya dua kementerian baru yang dinilai tak akan menyelesaikan persoalan yang saat ini dihadapi pemerintah.
Kadin meminta Pemerintah menyiapkan produk-produk yang akan diekspor menyusul ditekennya kerjasama perjanjian ekonomi dan perdagangan Indonesia-Australia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan bahwa pemerintah bakal tetap menihilkan pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).
Direktur CORE menilai, kebijakan pemerintah yang berupaya mengimbangi neraca perdagangan dengan mempermudah ekspor komoditas merupakan langkah kontradiktif.
Menko Darmin Nasution mengklaim perang dagang memicu ekspor RI pada awal 2019 loyo. Hal ini menyebabkan defisit neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2019 kembali membengkak.
Investasi asing di Indonesia dinilai belum efektif mengerek ekspor. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong inventasi asing lebih berorientasi pada industri.