Indeks Ekspor

Menko Darmin Nasution mengklaim perang dagang memicu ekspor RI pada awal 2019 loyo. Hal ini menyebabkan defisit neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2019 kembali membengkak.

Kemenperin menargetkan ekspor mobil CBU mencapai 400.000 unit pada 2019, atau naik 51,2 persen secara tahunan.

Pelaku usaha industri otomotif menyambut positif langkah pemerintah merelaksasi prosedur ekspor kendaraan bermotor.

Ekspor mobil yang diprediksi makin membaik setelah izin disederhanakan, diharapkan menekan defisit neraca perdagangan.

Penyederhanaan regulasi kepabean untuk ekspor mobil memungkinkan menekan biaya bongkar muat dan pengangkuran per mobil hingga Rp750 ribu. 

PT DI berencana ekspor pesawat CN-235 dan NC-212 ke Thailand hingga Senegal pada 2019. Hal ini berdasar kontrak yang telah diperoleh tahun sebelumnya.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan alasan pemerintah meratifikasi perjanjian dagang RI-Pakistan kepada komisi VI DPR RI.  

Kemenperin menyebutkan hingga saat ini baru ada 300 IKM yang mampu untuk memasarkan barangnya ke luar negeri alias ekspor.

Investasi asing di Indonesia dinilai belum efektif mengerek ekspor. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong inventasi asing lebih berorientasi pada industri. 

Menanggapi saran Mendag Enggartiasto Lukita, Mayora menyatakan siap membangun pabrik di Rusia jika nilai ekspor produknya ke negara itu sudah mencapai nilai 100 juta dolar AS. 

Ekspor jenis barang konsumsi Indonesia jauh lebih besar daripada Rusia ke Indonesia.

Kementerian Perdagangan menyatakan kerja sama ekonomi antara Rusia dengan Indonesia tidak terpengaruh oleh perang dagang. 

Menurut Darmin pembangunan infrastruktur saat ini sebenarnya cukup memadai dan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan volume ekspor.

Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita melepas ekspor kopi olahan produksi Mayora, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

2.000 kontainer produk makanan dan minuman dengan nilainya sekitar 40 juta dolar AS akan diekspor ke Rusia.

KKP harus lebih berhati-hati lantaran syarat wajib yang ada pada kementerian akan menjamin kualitas barang ekspor.

Pemerintah harus hati-hati dalam eksekusi rencana dongkrak ekspor yang menghapus syarat wajib laporan surveyor untuk produk yang tercantum dalam daftar larangan terbatas.

Simplifikasi perizinan serta aturan tersebut bakal memberikan dampak positif tak hanya dari sisi administrasi, melainkan inventory (persediaan) produk manufaktur.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan pemerintah akan mencabut ketentuan wajib Laporan Surveyor untuk sejumlah komoditas. Kebijakan ini ditujukan untuk mengerek ekspor.

Ekspor beras hanya dapat dilakukan bila persediaan di dalam negeri telah melebihi kebutuhan.