Indeks Ekonomi

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa utang jatuh tempo bukan beban bagi Indonesia atau bagi pemerintah berikutnya.

Menteri BUMN Erick Thohir bekerja sama dengan BPK, Kejaksaan Agung hingga ingin ajak KPK untuk cari pelaku fraud PT Indofarma Tbk.

FITRA dan CELIOS sepakat bahwa pelaksanaan HUT RI ke-79 di Jakarta dan IKN sebagai pemborosan anggaran dan tidak bermanfaat.

Sadar butuh 458 ribu orang talent digital per tahun dan kurang 4,4 juta di tahun 2023, pemerintah genjot pembangunan digital talent center.

Pengusaha menilai impor ilegal luput dari perhatian pemerintah padahal memiliki efek yang sama terhadap iklim usaha di dalam negeri. 

BI yakin cadangan devisa Indonesia dengan angka 140,2 miliar dolar AS cukup untuk hadapi ketidakpastian ekonomi global.

Pemerintah saat ini sedang menyiapkan rancangan Perpres sebagai dasar perpanjangan masa kerja satgas BLBI.

Saat ini adalah momentum tepat bagi pemerintah untuk mengevaluasi seberapa besar kontribusi BUMN pada perekonomian nasional.

Menurut Sri Mulyani, dalam 10 tahun terakhir APBN berhasil berperan penting melaksanakan kegiatan pembangunan, baik fisik maupun non fisik

Selalu memberikan insentif pajak membuat penerimaan negara tidak maksimal. Sedangkan Kemenkeu ditugaskan agar terus meningkatkan rasio perpajakan nasional.

Target ini berbeda dengan yang ditetapkan di dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang sebesar 5,1-5,5 persen.

Menurut Eniya Listiani Dewi, dari total bendungan tersebut setidaknya memiliki potensi pembangkit listrik hingga 14 gigawatt (GW).

Riset INDEF juga menunjukkan bahwa netizen Indonesia pesimistis Prabowo Subianto mampu melunasi utang yang timbul di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pada awal 2026 nanti, pemerintah Singapura akan mengenakan pajak bioavtur sebesar 1 persen yang dibebankan ke tiket penumpang pesawat.

INDEF menuturkan pemerintah berpotensi menambah utang baru meski memiliki tanggungan utang jatuh tempo sebesar Rp800,33 triliun pada 2025.

Tahun 2024, pembayaran bunga utang pemerintah mencapai porsi 20,3%, belanja pegawai 19,7%, belanja barang 15,8%, dan belanja modal 10%.

DPR telah menyetujui usulan pembentukan badan pengelola energi baru dan energi terbarukan (EBET). 

Muhadjir sebut faktor ketidakcapaian target kemiskinan tersebut didorong oleh adanya pandemi COVID-19, konflik global hingga masalah El Nino berkepanjangan.

Total PMN yang digelontorkan untuk 17 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp27,49 triliun pada 2024.

Meski telah diperjuangkan oleh Menkeu, DPR tetap memutuskan PNM untuk LPEI hanya Rp5 triliun.