tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengisyaratkan mobil berpelat hitam dengan CC (Cubicle Centimeter) atau ruang bahan bakar besar tak akan diperbolehkan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yakni Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Keputusan ini menyusul masih banyaknya orang-orang kaya dengan mobil bagus mengonsumsi BBM yang seharusnya dikhususkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.
"Contoh BBM, masa mobil pelat hitam yang CC-nya gede dikasih gitu kan. Jadi ini yang kita kelola dengan baik lah," kata dia, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Senin (3/11/2024).
Sementara itu, Bahlil mengatakan, saat ini pihaknya tengah membahas skema subsidi BBM yang tepat bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Pertamina. Dalam hal ini, subsidi dapat diberikan melalui dua opsi, melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau dengan cara lain yang masih dalam pembahasan dan belum bisa diputuskannya.
"Kemungkinan besar ada dua opsi ya. Opsi A bisa ke BLT langsung, opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Ada beberapa opsi lah, tapi belum ada keputusan," imbuh dia.
Namun yang pasti, perubahan skema penyaluran subsidi energi, baik BBM maupun listrik harus segera diperbaiki, mengingat besarnya kebocoran subsidi. Dari hitungannya, dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini yang sebesar Rp435 triliun, 30-40 persen di antaranya bocor karena dikonsumsi oleh orang-orang yang tak berhak.
"Jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp100 triliun," beber Bahlil, dalam konferensi pers usai rapat koordinasi terbatas dengan menteri-menteri ekonomi di Kabinet Merah Putih, di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).
Potensi penyaluran subsidi BBM dan listrik tidak tepat sasaran ini ditemukannya usai meninjau laporan PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Hal ini jelas sangat disayangkan karena pada dasarnya pemerintah memberikan subsidi BBM dan listrik untuk masyarakat dengan penghasilan rendah.
Karenanya, agar kebocoran tak semakin besar, skema penyaluran subsidi energi agar tepat sasaran harus segera ditemukan.
"Tidak mau kan subsidi yang harusnya itu untuk saudara-saudara kita yang ekonominya belum bagus, kemudian malah diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya sudah bagus," tegas Bahlil.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Anggun P Situmorang
