tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengubah skema penyaluran subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) untuk tahun 2025. Dengan demikian, penyaluran subsidi LPG 3 kg akan tetap didasarkan kepada pengguna atau penerima manfaat yang datanya berbasis Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tercatat di sistem PT Pertamina (Persero).
“Yang jelas kami sudah memutuskan untuk LPG, untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa,” ujar Bahlil dalam konferensi pers usai rapat koordinasi pembahasan skema penyaluran subsidi energi tepat sasaran di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).
Keputusan ini diambil karena konsumsi LPG 3 kg berkaitan erat dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta konsumsi rumah tangga.
“Artinya, untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini. Itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Presiden karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga jadi kami harus lihat,” kata Bahlil.
Berbeda dengan LPG 3 kg, Bahlil bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya juga tengah mempercepat pembahasan skema penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik. Ini dilakukan karena Bahlil hanya memiliki waktu sisa satu minggu, dari dua minggu yang diberikan Prabowo untuk meramu skema penyaluran subsidi ini.
Tidak hanya itu, dalam sisa waktu ini, Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga masih harus menunggu data dari Pertamina, PT PLN (Persero) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Pembahasan mendalam (exercise) ini perlu dilakukan agar penyaluran subsidi BBM dan listrik benar-benar tepat sasaran.
“Namun untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam,” jelasnya.
Setelah pembahasan rampung, baru lah Bahlil melaporkan skema yang telah disepakati kepada Prabowo. Setelah itu, baru lah pemerintah dapat mengambil keputusan bagaimana subsidi BBM dan listrik disalurkan, apakah nantinya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau melalui skema lainnya.
“Hari ini kami rapat perdana terkait dengan tata kelola daripada subsidi yang tepat sasaran. Kami hari ini rapat perdana dan semua menteri terkait hadir, termasuk Ibu Menkeu (Menteri Keuangan) dan kami menyampaikan bahwa perkembangan daripada rapat kami tadi menghasilkan beberapa kesimpulan sementara,” kata Bahlil.
Rapat koordinasi pembahasan skema penyaluran subsidi energi tepat sasaran ini dihadiri pula oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. Namun, kedua pejabat negara tersebut enggan memberikan komentarnya soal hasil rapat ini.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher
