Indeks E-voting

Menurut Tito, pembatasan biaya pemilu maupun pilkada melalui e-voting dinilai mampu membuat pendanaan kampanye menjadi kian transparan.

Di tengah pembahasan RUU Pemilu, pakar menyoroti risiko besar e-voting. Integritas pemilu bisa rusak kalau ancaman peretasan tak teratasi.

Pemerintah ingin mengkaji sistem e-voting secara komprehensif yang disesuiakan dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia.

Menurut Dasco, DPR perlu melakukan kajian menyeluruh sebelum memutuskan apakah e-voting dapat diterapkan di Indonesia.

PDIP menilai penggunaan sistem e-voting bisa mencegah adanya politik uang saat penyelenggaraan pilkada.

Sebelum diterapkan secara nasional, teknologi e-voting harus melewati uji coba yang panjang dan bertahap.

Bima Arya menilai pelaksanaan pemilihan kepala desa menggunakan e-voting berlangsung dengan lebih transparan.

Komnas HAM mendorong penggunaan e-voting dalam pemilu demi memastikan jam kerja lebih efektif dan efisien, termasuk anggaran.

Pemilik suara akan memilih 13 nama dari 39 calon formatur PP Muhammadiyah. Nantinya 13 nama tersebut akan menentukan sosok ketum dan sekum.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menilai e-voting efektif dilakukan pada Pilkada 2020 yang digelar saat kondisi pandemi COVID-19.

Mendagri Tjahjo Kumolo merencanakan penerapan e-voting untuk dilakukan di pemilu selanjutnya saat rapat pembahasan evaluasi pemilu serentak 2019.

Ketua DPR RI mengusulkan sistem e-voting dan e-counting dalam Pemilu agar menghemat biaya dan tenaga. 

Terkait e-voting, ketua KPU Arief Budiman mengatakan tak mau gegabah meresponsnya karena saat ini ia masih fokus pada proses penghitungan suara yang sedang berjalan.

Sistem e-voting dianggap efektif dan efisien. Namun, di balik itu, ia punya celah masalah yang besar.

"Maka dari itu kita dorong juga sistem pemilu kita harusnya melalui sistem e-voting. Sehingga duplikasi e-KTP bisa terhindari. Karena kalau e-voting input data double pasti di-reject."

Kajian yang selama ini dilakukan KPU baru memungkinkan untuk dilakukannya e-rekap atau rekap elektronik, belum mencapai penerapan e-voting.

Pada Pemilu 2019, Tjahjo optimis e-voting bisa dilakukan, karena perekaman data kependudukan sudah selesai di tahun 2018.

Di negara-negara maju, e-voting menuai beragam hasil. Ada yang sukses, ada yang kapok seperti Belanda dan Jerman.  Indonesia sendiri baru tahap rencana untuk menerapkan e-voting secara nasional. Pelaksanaannya menunggu kesiapan finalisasi e-KTP.

Di negara-negara maju, e-voting menuai beragam hasil. Ada yang sukses, ada yang kapok seperti Belanda dan Jerman. E-voting juga bukan barang baru di negara berkembang. Indonesia baru tahap rencana untuk menerapkan e-voting secara nasional. Namun, tahap uji coba di tingkat lokal mulai diberlakukan.