Indeks Dprd Dki Jakarta

Kesepakatan penambahan anggaran sosialisasi Pemilu 2019 terjadi dalam rapat Badan Anggaran DPRD pada Jumat pekan lalu.

DPRD mencurigai rencana penyertaan modal untuk delapan BUMD DKI yang nilainya hampir Rp11 triliun.

Iman mengatakan, sebelum ada penambahan anggaran, komisi D sempat mengancam tidak akan melanjutkan pembahasan anggaran.

Rapat di Komisi D DPRD DKI, memutuskan anggaran penanganan banjir di rancangan APBD-P DKI 2018 ditambah sekitar Rp250 miliar.

Menurut Syarifudin, tidak adanya tunjangan Pokir membuat aspirasi yang dijaring saat reses anggota dewan tidak bisa ditindaklanjuti pada APBD DKI.

Kriteria ideal pengganti Sandiaga Uno menurut Pimpinan DPRD DKI dari Fraksi PKS: "Harus orang yang Jago."

Cekcok di antara dua anggota dewan terjadi di tengah rapat pembahasan rancangan APBD-P 2018 di Banggar DPRD DKI Jakarta.

DPRD DKI mengkritik usulan Pemprov DKI tentang penyertaan modal bagi delapan BUMD di APBD-Perubahan 2018.

Agenda tersebut dijadwalkan akan berlangsung pukul 14.00 WIB dan dihadiri langsung oleh Sandiaga yang kini maju sebagai bakal cawapres.

Penyerapan anggaran dinilai belum optimal dan sama seperti era pemerintahan Ahok-Djarot.

Presiden Jokowi belum mengeluarkan surat pemberhentian Sandiaga sebagai Wakil Gubernur DKI.

Ketua DPRD DKI mengkritik kenaikan tarif sewa 19 rusun karena tidak sesuai dengan kelayakan kondisi hunian tersebut.

"Mendagri akan memberikan wewenang ke Gubernur untuk memilih Wagubnya secara bebas, sama seperti UU tahun 2015 lalu. Meski tidak tertulis secara eksplisit di peraturan tersebut," kata anggota DPRD.

Muhammad Taufik mengatakan, Gubernur DKI Anies Baswedan tak masalah jika bekerja sendiri tanpa Wagub Sandiaga, untuk sementara waktu. 

Yuliadi menyampaikan, anggota DPRD DKI menganggap LHKPN hanya untuk pemerintah eksekutif selaku penyelenggara negara.

Raperda ini dibentuk agar skema pemberian dan pemanfaatan dana CSR bisa lebih dipertanggungjawabkan.

Fraksi PDIP meminta penjelasan Anies-Sandi soal kemunculan nama program Taman Pintar dan Taman Maju Bersama dalam RPJMD DKI 2018-2022.

Ombudsman menyoroti ketidakmampuan Anies Baswedan bersama Dinas UKM dalam mengantisipasi dampak penataan PKL di Jalan Jatibaru Raya.

Anies-Sandi dianggap melupakan jasa ulama yang mendukungnya saat Pilkada Jakarta 2017.

Bestari menegaskan langkah Nasdem dan PDIP yang mengajukan interpelasi terkait persoalan Tanah Abang tidak bakal berujung pada pemakzulan Anies-Sandi.