Indeks Dirjen Hubla

PT Pelabuhan Tiga Bersaudara menjalin kerjasama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda. Hal ini untuk pengelolaan pelabuhan.

Kenaikan tarif angkutan penyebrangan sebesar 28 persen dinilai terlalu rendah oleh pengusaha. Mereka meminta pemerintah memberikan subsidi.

Tanggal 21 Agustus 1945 adalah hari penting Ditjen Perhubungan Laut (HUBLA).

PT Pelni (Persero) menandatangani tiga kontrak penugasan Tahun Anggaran 2019. Total nilai kontrak Pemerintah yang diberikan PSO penumpang kelas ekonomi adalah Rp1,9 triliun, subsidi angkutan barang tol laut Rp67 miliar, dan Pengoperasian Angkutan Khusus Ternak sebesar Rp4,8 miliar.

Dirjen Perhubungan Laut Agus H Purnomo menyatakan proses pembangunan Pelabuhan Patimban kini masih terhambat masalah pembebasan lahan. 

Usai persidangan, Tonny mengaku menerima putusan karena sadar bahwa dirinya bersalah.

"Ya, memang saya tidak melaporkannya [pemberian] kepada KPK sesuai dengan peraturan," kata Tonny.

Sebelum menerima uang 20.000 dolar AS, Tonny mengaku sempat diomeli Jonan.

Saat bersaksi di pengadilan Tipikor, Menhub Budi Karya Sumadi menyebut mantan Dirjen Hubla Tonny Budiono khilaf menerima uang suap kasus Hubla.

KPK menyatakan akan lebih berfokus pada fakta persidangan dalam kasus suap perizinan Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono. 

Persidangan kasus suap perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Hubla 2016-2017 memunculkan dugaan keterlibatan staf khusus.

“Saya tidak mengikuti persidangan kasus ini jadi saya akan cek faktanya seperti apa,” kata Hadi Djuraid, staf khusus Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Uang yang diterima Staf Khusus Menteri ESDM, Hadi Djuraid berasal dari Komisaris PT Adiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan.

Menhub dijadwalkan menjadi saksi bersama Komisaris PT Adiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan.

Mantan Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono mengklaim "tidak bertanggung jawab" atas penjarahan kapal pada masa kepemimpinannya.

Selain negara rugi hingga miliaran rupiah, pemerintah Indonesia harus menghadapi protes dari negara-negara yang kapalnya dijarah.

Menurut laporan mendalam Tirto, penjarah bangkai kapal perang mengantongi izin dari Hubla untuk beroperasi di laut sebagai perusahaan salvage.

Kapal perang Belanda yang hilang itu adalah HNLMS De Ruyter, HNLMS Java dan HNLMS Kortenaer.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku masih terus mengkaji temuan penjarahan bangkai kapal-kapal perang di perairan Indonesia. Ia tak mau buru-buru menuding siapa di balik itu.

Izin serampangan dari Dirjen Perhubungan Laut jadi sumber utama masalah penjarahan kapal-kapal bersejarah di Indonesia.