Indeks Dewan Pengawas Kpk

WP KPK nilai rekam jejak Artidjo dan Albertina sangat pro pemberantasan korupsi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan sejumlah nama yang diusulkan sebagai calon anggota Dewan Pengawas KPK mulai dari Artidjo Alkostar, Taufiequrachman Ruki hingga hakim Albertina Ho.

PPP menyebut empat nama dianggap layak untuk menduduki kursi pengawas KPK yang akan ditentukan oleh Presiden Jokowi.

Yusril Ihza Mahendra membantah dirinya jadi salah satu kandidat Dewas KPK. Ia juga enggan mengambil jabatan tersebut dan memilih sebagai advokat profesional.

Dewan Pengawas rencananya akan dilantik bersama dengan pimpinan KPK periode 2019-2023 pada 21 Desember 2019.

Dewan Pengawas rencananya akan dilantik bersama dengan pimpinan KPK periode 2019-2023 pada 21 Desember 2019.

Mahfud MD memberikan isyarat kemungkinan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK masih terbuka, meski Fadjroel bilang sebaliknya.

Penasihat KPK yang merasa dirugikan terkait UU KPK yang baru dapat melayangkan gugatan ke MK.

Tapi Ma'ruf Amin tidak mendengar kabar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi calon Dewan Pengawas KPK.

Bambang Widjojanto memaparkan tiga syarat ideal untuk menjadi Dewan Pengawas KPK.

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menilai keputusan Presiden Jokowi untuk memilih sendiri anggota Dewan Pengawas KPK berpotensi melemahkan KPK.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman mengatakan Dewan Pengawas KPK dalam proses pemilihan oleh Jokowi.

Undang-undang mengamanatkan presiden bisa langsung menunjuk dewan pengawas dan melantik paling lambat bersama komisioner KPK baru.

Jokowi perlu memprioritaskan orang yang berpengalaman di bidang hukum untuk menjadi Dewan Pengawas KPK, kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Presiden Jokowi akan memilih kandidat Dewan Pengawas (Dewas) KPK tanpa pansel sesuai UU KPK baru. Benarkah independensi KPK tetap bisa dipertahankan?

Pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) dalam revisi UU 10/2019 tentang KPK dinilai terlalu politis.

Jokowi menegaskan tidak akan mengeluarkan Perppu mengenai perubahan UU KPK.

Pemerintah pakai argumen HAM saat mendorong penyadapan harus pakai izin. Padahal di satu sisi banyak pekerjaan rumah terkait HAM yang tidak mereka selesaikan.

Dewan Pengawas KPK dinilai bisa digunakan sebagai kaki tangan presiden dan DPR untuk mengintervensi komisi antirasuah.

Menurut Wiranto, penyadapan lewat izin Dewan Pengawas akan menjauhkan KPK dari tuduhan bertindak sewenang-wenang.