Indeks Dewan Pengawas Kpk

Dewan Pengawas Komisi Pemberanatsan Korupsi (KPK) dinilai tak diperlukan, karena rawan konflik kepentingan.

DPR membantah melemahkan KPK dengan membentuk Dewan Pengawas KPK. Mereka pun menyebut nama ahli ekonomi Kwik Kian Gie dan mantan hakim agung Artidjo Alkostar sebagai Dewan Pengawas KPK. 

Komisi III DPR RI akan berfokus pada revisi poin keberadaan Dewan Pengawas KPK dan kewenangan SP3. DPR memandang waktu yang terbatas membuat legislatif fokus pada dua poin tersebut.

Pengajar hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar Syamsuddin Radjab sepakat dalam pembentukan Dewan Pengawas KPK. Ia pun mendorong agar Dewas KPK masuk struktur agar berpengaruh.

Johanis setuju untuk dibentuknya lembaga pengawasan KPK, karena lembaga pengawasan internal saja tidak cukup.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abrahan Samad menyampaikan, revisi UU KPK yang memasukkan unsur Dewan Pengawas (Dewas) tak tepat.

Organisasi masyarakat sipil melihat upaya DPR merevisi UU KPK sebagai upaya melemahkan KPK. Mereka meminta agar Presiden menolak pelemahan KPK dan meminta DPR menunda pembahasan revisi UU KPK.

Pembentukan Dewan Pengawas KPK yang pernah diusulkan akhirnya dibatalkan untuk menjadi rekomendasi Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK.

"(Usulan) belum masuk ke saya. Kalau sudah masuk ke saya, baru saya pikir. Masuk ke saya dulu, baru saya pikir," kata Presiden Joko Widodo.

"Kita juga belum terima rekomendasi dari pansus isinya apa saja, bahkan surat katanya akan disampaikan ke KPK juga belum pernah diterima KPK," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.