Indeks Demonstrasi

Massa dari luar wilayah Jakarta diminta tidak turut berunjuk rasa menolak penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) oleh Polda Metro Jaya, pada Jumat (4/11/2016).

Calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengingatkan agar demonstrasi pada 4 November mendatang tidak menimbulkan anarki. Mengantisipasi hal itu, keamanan pun diperketat agar unjukrasa berjalan tanpa gangguan.

Danamon untung triliunan, tetapi karyawannya mengeluh karena kesejahteraan diturunkan. Paradoks ini membuat para karyawan turun ke jalan.

Pemerintah Ethiopia menyatakan status darurat selama enam bulan setelah terjadinya protes antipemerintah. Unjuk rasa itu menyebabkan kematian dan rusaknya sarana negara.

Sejumlah orang melakukan unjuk rasa dengan memblokir jalan di pintu keluar Tol Refomasi, Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan.

Dalam aksinya GMNI menolak pengadaan 95 mobil baru untuk DPRD karena dianggap pemborosan anggaran dan menuntut DPRD untuk lebih memperhatikan kondisi masyarakat seperti korban bencana di Garut.

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) membawa poster saat berunjuk rasa mengkritisi kinerja pemerintah, di Semarang.

Ratusan orang yang menamakan Front Wong Cilik menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, menunut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk tidak mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Calon Gubernu DKI di Pilgub 2017

Warga Pati yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menggelar aksi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Sejumlah jurnalis menolak dengan tegas permintaan maaf Panglima TNI jika tidak ada tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan dan juga menuntut agar seluruh pelaku dan otak penganiayaan terhadap jurnalis di Medan diproses secara hukum baik di pengadilan militer maupun di pengadilan sipil.

Pendukung Presiden Brazil Dilma Rousseff turun ke jalan unutk memprotes upaya pemakzulannya oleh Senat.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta akan menutup operasionalnya pada Senin, (21/3/2016), karena akan mendampingi dua pengacara publiknya.

Massa yang terdiri dari pengemudi angkutan umum Jakarta membanjiri Kantor Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat untuk menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan angkutan umum berbasis aplikasi ponsel.