Indeks Demokrasi

Indeks demokrasi di Papua dan Papua Barat rendah karena banyak sebab. Pengerahan militer salah satunya.

Menurut Presiden Joko Widodo jangan sampai ada pihak yang merasa paling benar dan lainnya dipersalahkan, apalagi paling merasa paham dengan Pancasila.

Erdogan ingin generasi muda yang saleh. Yang ia dapatkan adalah kaum muda pemberang yang anti-pemerintah.

AMSI mengecam intimidasi siber, doxing hingga ancaman pembunuhan terhadap jurnalis Detikcom. Organisasi ini menilai intimidasi seperti itu bisa merusak kebebasan pers dan demokrasi.

Kericuhan kemarin membuktikan bahwa PAN tidak dewasa. Pengamat juga menilai ini bukti bahwa mereka tak siap menampung aspirasi masyarakat.

Jokowi dikritik karena bicara HAM dan demokrasi di Australia. Aktivis mengatakan sebaiknya dia berkaca.

Fasisme hadir di banyak tempat tak hanya dari satu pintu. Tak sekadar respons terhadap krisis. 

Kelompok fasis paling lihai memanfaatkan demokrasi. Karena bagi mereka demokrasi sekadar kendaraan, bukan nilai.

Penyebar hoaks selalu menggunakan dalih kebebasan berpendapat. Ironisnya, kebebasan berpendapat kian lemah di tengah menjamurnya hoaks.

Perpanjangan izin FPI dipersoalkan sejumlah pihak. Ada yang berpendapat FPI semestinya dibubarkan saja.

Partai Demokrat meyakini rakyat Indonesia menginginkan demokrasi lebih baik lagi dan tak dibatasi untuk menentukan pemimpinnya.

Akibat dinilai berlaku culas lagi curang dalam pemilihan umum, Morales dihajar protes jutaan orang Bolivia.

Sejak 1930-an Amir Sjarifoeddin mengajukan gagasan Indonesia merdeka sebagai negara modern, demokratis, dan antifasis.

Dandhy dan Ananda sempat ditangkap polisi. Bagi sebagian pihak, ini adalah alarm bagi demokrasi Indonesia.

Jokowi menyampaikan beberapa hal, mulai dari masalah yang berkaitan dengan kebakaran hutan, Papua, UU KPK, RUU KUHP.

#GejayanMemanggil, #BengawanMelawan, #SurabayaMenggugat, #SemarangBergerak, dan banyak lagi menunjukkan perlawanan dengan sehormat-hormatnya itu. Kami bersama mereka.

Salah satu poin yang disoroti terkait menurunya demokrasi ialah minimnya penerimaan aspirasi publik dalam perumusan peraturan.

Pemerintah dan DPR kembali memasukkan pasal penghinaan presiden dalam RKUHP per Agustus 2019. Seorang pengamat menilai ini adalah konsekuensi atas dikuasainya legislatif dan eksekutif hanya oleh satu kelompok.

Fahri Hamzah menyatakan DPR harus memiliki kewenangan mengelola keuangan secara mandiri agar bisa benar-benar indenpenden dalam mengawasi kinerja pemerintah.  

BPS mencatat, berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Provinsi Papua Barat demokrasinya terburuk di Indonesia.