Indeks Demo Taksi Online

Salah satu tuntutan dalam aksi tersebut adalah meminta Pemprov DKI melibatkan organisasi yang menaungi para pengemudi angkutan sewa khusus (taksi online) dalam tim evaluasi perluasan ganjil genap.

"Kami kan memikirkan tetangga kami, supaya bajaj tetap bisa hidup, jadi kami sebagai pendatang baru tidak boleh egois."

Terkait maraknya kejahatan yang dilakukan oleh pengemudi taksi daring, keamanan taksi di Indonesia dinilai lemah

"Tapi itu aneh. Satpol PP kok mengurus pedagang di sini. Itu sepertinya ada pihak-pihak yang ingin provokasi, ucap Nurdin.

Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 dinilai menimbulkan masalah baru yaitu adanya pungutan liar.

Sopir angkot menganggap ada pilih kasih soal penegakkan aturan uji kir di lapangan.

Organda menyetujui ada perpanjangan masa operasi simpatik penegakan Permenhub 108/2017, tapi tenggat akhirnya harus ditentukan secara tegas oleh Kemenhub.

Aturan yang ditolak antara lain penggunaan SIM A Umum, uji kendaraan bermotor atau KIR, serta pembatasan operasi taksi online.

Kemenhub akan membahas rencana revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang salah satunya, untuk mengakomodir ketentuan tentang transportasi online.

Kemenhub berjanji akan mencari solusi terbaik untuk menjawab tuntutan para sopir taksi online yang keberatan dengan sejumlah ketentuan dalam Permenhub 108/2017.

Salah satu langkah yang akan ditempuh Kemenhub adalah bertemu dengan kepolisian untuk membicarakan syarat legalitas yang lebih ekonomis.

Argo Yuwono mengatakan para demonstran itu ada yang datang dari luar Jabodetabek, seperti Jawa Barat.

Budi menyatakan Permenhub 108 Tahun 2017 memang tidak bisa memuaskan semua pihak, oleh karena itu para pengemudi harus saling menerima.

Belum sinkronnya regulasi antara Kemenhub dan Kominfo menjadikan aturan terhadap taksi online dirasa tidak adil.

"Saya sudah mendapat instruksi Pak Menteri untuk persiapkan pertemuan Menhub dengan pengunjuk rasa" kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi.

Namun, Anggota FKPO, Lucky mengatakan bentrok sempat terjadi karena ada anggota yang tersulut oleh sikap pihak kepolisian yang dianggap tidak persuasif.

Sebagian pengemudi ogah diperlakukan seperti sopir taksi konvensional. Di sisi lain, Kemenhub siap beri sanksi tegas bagi pelanggar Permenhub 108/2017.