Indeks Defisit Bpjs

BPJS Kesehatan mengklaim telah melunasi tunggakan rumah sakit.

Selain faktor untuk menjaga keuangan BPJS Kesehatan dan kekosongan hukum, pemerintah menyebut kenaikan berkaitan dengan keuangan negara akibat COVID-19.

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih menilai langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS tidak serta-merta menyelesaikan masalah jaminan kesehatan.

Pemerintah semestinya langsung menindaklanjuti putusan MA soal pembatalan iuran BPJS Kesehatan sejak awal, bukan baru diumumkan April.

Lima tahun terakhir, BPJS Kesehatan didera masalah defisit. Bisakah menaiakkan iuran menyelesaikan masalah itu?

Presiden Jokowi mengklaim pemerintah sudah mengeluarkan Rp115 triliun untuk membantu peserta BPJS Kesehatan hingga 2018.

PERSI mencatat piutang BPJS Kesehatan menyentuh angka Rp17 triliun per akhir September 2019.

Saat masalah keuangan menimpa rumah sakit, pertama-tama dokter adalah orang yang dikorbankan.

Menurut Sri Mulyani, hal tersebut disebabkan oleh akumulasi defisit yang membebani BPJS sebesar Rp9,1 triliun di tahun 2018.

BPJS Watch menilai Jokowi memang sudah seharusnya mempertimbangkan kenaikan iuran BPJS. Namun, agar kenaikan tak sia-sia, pemerintah perlu membenahi fasilitas kesehatan.

BPJS Kesehatan sedang menggodok strategi untuk mengurangi defisit di tahun 2020.

"Kalau saya memimpin pemerintahan saya anggap itu masalah kecil Rp20 triliun," kata Prabowo.

Premi untuk kategori peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang iurannya dibayar oleh pemerintah, bisa dinaikkan.

BPJS Kesehatan diduga sedang menekan laju pengeluaran untuk pembayaran tagihan rumah sakit yang bikin keuangan mereka defisit.

BPJS Wacth memperkirakan defisit BPJS Kesehatan akan terus memburuk jika nilai iuran peserta tidak naik dan sejumlah ketentuan pada Perpres 82 tahun 2018 tidak dijalankan. 

Menurut bekas Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga, seharusnya iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinaikkan.

Besaran utang BPJS Kesehatan bisa terus meningkat seiring bertambahnya penerima manfaat jaminan sosial tersebut.

Menurut Zulkifli, BPJS bersinggungan langsung dengan kepentingan rakyat sehingga perlu campur tangan pemerintah.

"Mengganti Dirut BPJS bukan solusi."

Menurut Fahri Hamzah, angka defisit yang sudah mencapai Rp7,3 triliun tahun ini, hanya pemerintah yang bisa menyelesaikannya.