"Memang harus seperti itu, karena lapas banyak masalah, perlu dipertimbangkan jadi badan sendiri meski agak berat dalam konteks pembinaannya," kata Nasir.
“Kita jangan sepelekan Pak Ma’ruf. Beliau ini mendapat gelar guru besar kemudian juga mendapat doktor honoris causa dan dikenal sebagai pakar ekonomi syariah," kata Burhanuddin.
Meski sepakat dengan rencana KPU memberikan kisi-kisi pertanyaan debat Pilpres kepada paslon, TKN Jokowi-Ma'ruf menyebut keputusan itu muncul karena usulan dari kubu Prabowo-Sandiaga.
Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf dan BPN Prabowo-Sandiaga saling menyalahkan mengenai debat Pilpres yang sudah disepakati oleh KPU tanpa ada sosialiasi visi-misi.
Sejatinya debat tidak hanya menyosialisasikan visi, misi, dan program pasangan calon presiden, tetapi juga menguji orisinalitas respons dan pandangan pasangan calon presiden terhadap kondisi faktual.
Saat debat Pilpres tanggal 17 Januari mendatang, Jokowi terbuka kemungkinan akan bertanya kepada Prabowo terkait kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalunya.