Indeks Daftar Negatif Investasi

Pemerintah tetap memberikan ruang penanaman modal di bidang minuman keras untuk sektor perdagangan minuman keras/beralkohol secara ketat pada level UMKM.

Pemerintah kini menyisakan lima sektor yang masih tertutup bagi investor atau Daftar Negatif Investasi (DNI).

Istilah Daftar Negatif Investasi akan diubah menjadi Daftar Positif Investasi. Sementara list DNI dipangkas menjadi 6 bidang usaha.

Pemerintah merevisi ulang DNI dengan mempertimbangkan adanya keberatan dari beberapa pihak.

Pemerintah membatalkan rencana mengeluarkan sejumlah bidang usaha garapan UMKM dari Daftar Negatif Investasi (DNI) usai menerima masukan dari Kadin.

Rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi tetap dilanjutkan meskipun dikritik banyak pihak, termasuk partai pendukung pemerintah.

Pembahasan pelonggaran DNI memang paling paling alot dan banyak mendapat kritik sebelum disahkan.

"Kan investasi asing enggak bisa masuk semua ke segala sektor,” kata Bambang

Ketua Umum Apindo mengungkapkan penilaiannya terhadap aspek positif dan negatif dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI.

Apindo meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).

Rencana revisi Perpres tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) kemungkinan dilakukan karena tren realisasi PMA 2018 menurun.

Apa sih yang enggak bisa direvisi? Yang enggak bisa direvisi kan kitab suci.

Prabowo mempertanyakan sikap pemerintah terkait kebijakan pelonggaran Daftar Negatif Investasi (DNI). 

Kemenko Perekonomian menyatakan hanya sebagian dari 54 bidang usaha sasaran relaksasi DNI yang akan diperbolehkan untuk dikuasai investor asing dengan porsi kepemilikan 100 persen.

Ada 54 bidang usaha yang diumumkan akan di lepaskan dari daftar negatif investasi. Namun baru 26 yang bisa dipastikan 100 persen PMA, sedangkan 28 lainnya masih dalam proses pembahasan.

Ketua Asosiasi UMKM menilai kebijakan relaksasi DNI yang mempermudah investasi asing membuat para pelaku UMKM merasa khawatir.

Pemerintah akan merevisi PMK Nomor 35 tahun 2018 dan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 setelah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI.

Pemerintah memberi peluang pada penanaman modal asing 100 persen di 54 sektor usaha. Apa saja?

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berpendapat relaksasi regulasi perlu dilakukan pada industri rokok dan serbuk karet.

Hemant Bakshi meyakini bahwa pasar Indonesia masih akan tumbuh dalam jangka panjang karena didukung oleh populasi penduduk yang sangat besar.