Indeks Cuti Kampanye

Sukasno menilai Gibran terlalu banyak mengambil cuti, sehingga menjadikan proses pemerintahan di Kota Solo menjadi tidak efektif dan efisien.

Komitmen Prabowo-Gibran tak mengambil cuti pada hari kerja merupakan keputusan yang sudah diambil sejak awal masa kampanye.

Sekretaris TKN Nusron Wahid mengatakan Prabowo memilih untuk tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Pertahanan RI, sedangkan Gibran sebagai Wali Kota Solo.

Selain Mahfud dan Prabowo, Jokowi hanya memberikan cuti satu hari kerja dalam satu minggu untuk menteri-menterinya yang ingin kampanye Pemilu 2024.

Sandiaga mengakui akan mengajukan cuti 8 minggu ke depan untuk melakukan kampanye pada Pemilu 2024.

Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara telah memberikan persetujuan izin cuti kampanye kepada Menkopolhukam, Mahfud MD.

Sandiaga Uno mengaku akan mengajukan cuti setelah jadwal dari Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud rampung.

Mahfud MD mengaku mendapatkan ucapan selamat dari Jokowi karena telah dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo.

Mahfud MD memastikan akan kembali bekerja sebagai menteri jika tidak sedang berkampanye.

Keputusan MK terkait presiden tidak boleh cuti saat kontestasi politik pada Pilpres 2019 dinilai Lembaga EmrusCorner sebagai keputusan yang tepat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berpose dua dalam acara Partai Gerindra di Sentul, 17 Desember 2019 lalu tak terbukti langgar aturan kampanye, menurut Bawaslu.

Partai politik kalau mau kampanye,
ya bantu sembako,
bantu makan dan minuman.

Saat melaksanakan kampanye Pemilu, para pejabat yang wajib mengajukan cuti.

Pejabat negara dilarang gunakan fasilitas negara untuk kepentingan selama kampanye Pemilu.

Sebelum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan cuti kampanye putaran kedua, Balaikota DKI dipenuhi warga yang mengadu lebih dari biasanya.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyatakan belum menetapkan masa cuti pasangan inkumben Ahok-Djarot di masa kampanye untuk pemilihan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

Ahok telah mengajukan cuti kampanye untuk Pilkada 2017. Meski demikian, kewajiban cuti tersebut dianggap tak wajar oleh Ahok karena selama kampanye, calon kepala daerah harus mengambil cuti. Hal itu tentunya akan menjadi dilema bagi Ahok yang kini ada pejabat daerah. Selaku pejabat publik, Ahok memiliki tanggung jawab kepada masyarakat untuk memastikan program dan proses penganggarannya terlaksana

Ketentuan cuti untuk calon petahana yang maju pilkada bertujuan mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Namun, ketentuan ini sempat dipersoalkan Ahok dengan cara mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak menggunakan kuasa hukum pada sidang perdana di Mahkamah Konstitusi.