tirto.id - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan ada perbedaan cuti antara menteri yang menjadi capres dan cawapres dengan menteri yang hanya berkampanye selama Pemilu 2024.
Fleksibilitas cuti diberikan Presiden Joko Widodo kepada para menteri yang menjadi capres dan cawapres, yaitu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
"Menteri-menteri yang diusulkan oleh parpol dan gabungan parpol jadi capres atau cawapres itu izin kampanyenya itu seperti diatur dalam PP selama masa kampanye atau cuti sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada fleksibilitas bagi menteri yang menjadi capres atau cawapres," kata Ari saat ditemui di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Keputusan pemberian cuti itu juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.
Jokowi, kata Ari sudah memberikan kelonggaran waktu cuti sesuai kebutuhan Mahfud dan Prabowo selama masa kampanye.
"Ada juga detail tanggalnya, ada juga sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU, KPU kan sudah menetapkan jadwal kampanye kan, di waktu-waktu itu mereka menyampaikan izin izin cuti kepada presiden," kata Ari.
Sementara itu, khusus untuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Ari memastikan izin cutinya bukan berasal dari presiden, melainkan dari Pj Gubernur Jawa Tengah.
Gibran diperlakukan sama dengan pejabat daerah lainnya, seperti bupati dan wali kota yang mengajukan cuti melalui gubernur dengan tembusan ke Menteri dalam Negeri.
"Iya ke Pj Gubernur Jawa Tengah, tembusannya ke Mendagri," kata Ari.
Ari pun menjamin cuti untuk menteri yang menjadi capres atau cawapres sudah disetujui semuanya.
Ari memastikan Jokowi juga memberikan cuti kepada para menteri yang menjadi kader partai politik maupun tim sukses peserta Pilpres 2024. Namun, sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2023, mereka hanya diberikan cuti hanya satu hari kerja dalam satu minggu di luar hari libur.
Ari menegaskan kinerja kabinet akan tetap berjalan efektif meski ada menteri yang sedang cuti.
"Intinya pemerintahan tetap berjalan dengan normal, pekerjaan yang harus diselesaikan oleh para menteri dan itu saya kira harapan yang sudah disampaikan bapak presiden," kata Ari.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
