Indeks Bupati Langkat

Jaksa KPK juga menuntut Terbit Rencana Perangin Angin dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Penanganan kasus kepemilikan satwa langka milik Bupati Langkat Nonaktif ditangani LHK bersama KPK.

Anak Bupati Langkat ditahan bersama tujuh tersangka kasus kerangkeng manusia usai menjalani pemeriksaan sejak Jumat 25 Maret 2022 sore.

Komnas HAM menemukan keterlibatan polisi dalam kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin.

Anggota Komnas HAM Choirul Anam mengatakan Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin mengakui ada yang meninggal di kerangkeng manusia miliknya.

Keempat saksi merupakan PNS dan mantan PNS di Pemda Kabupaten Langkat.

KPK menduga uang Rp2,1 miliar itu merupakan bagian dari penerimaan suap yang diterima oleh Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.

KPK menyita sejumlah uang tunai dan beberapa dokumen transaksi keuangan saat menggeledah perusahaan milik tersangka Bupati Langkat.

Ketujuh satwa tersebut yakni satu individu Orangutan Sumatera jantan, satu individu Monyet Hitam Sulawesi, satu Elang Brontok, dua Jalak Bali dan dua Beo.

Kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, menurut ICJR, harus ada investigasi independen yang dilakukan KuPP.

Kemendagri mendukung proses penegakan hukum terhadap temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.

Jaleswari menilai, aksi Bupati Langkat Terbit telah melanggar undang-undang sehingga perlu ditindak tegas.

LPSK mempersilakan masyarakat membuat laporan dan menjamin keselamatan korban dan saksi.

Kasus Bupati Langkat: profil Terbit Rencana Peranginangin dan kasus penjara.

Bupati Langkat, Sumatra Utara terjerat kasus korupsi. Kasus lainnya adalah penemuan kerangkeng manusia di rumahnya.