Indeks Bpkh

Ritus perjalanan dan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia terus berevolusi dari waktu ke waktu.

Kendati ada penambahan kuota haji sebanyak 8.000 jemaah, namun BPKH menyebut nilai manfaat kemungkinan masih sama.

BPKH menyambut baik langkah Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menginformasikan kuota Haji 2024 untuk Indonesia jauh lebih awal dari biasanya. 

"Selama ini konsumsi untuk jemaah haji Indonesia bukan kita yang menyediakan, melainkan Arab Saudi dan ini harus kita dukung."

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf mengatakan program mudik gratis saat arus balik lebaran 2023 menggunakan dana abadi umat.

Hal ini mengingat pejabat BPKH mendapat gaji, tunjangan, dan fasilitas yang bersumber bukan dari APBN melainkan nilai manfaat pengelolaan dana haji.

Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung oleh calon jemaah haji ditetapkan senilai Rp49.812.700,26 (55,3 persen).

Partai Buruh tidak ingin pengelolaan dana haji dilakukan secara ugal-ugalan sehingga diperlukan audit publik untuk mencermatinya.

Menurut Bukhori angka Rp50 juta untuk ongkos naik haji sudah cukup rasional ketimbang usulan pemerintah sebesar Rp69 juta.

KPK mewanti-wanti Kemenag dan BPKH untuk transparan dalam menyampaikan sosialisasi ongkos naik haji.

BPKH berdalih, jika skema subsidi lama diteruskan, dikhawatirkan seluruh nilai manfaat jemaah akan tergerus habis pada tahun berikutnya.

BPKH tegaskan tidak menginvestasikan secara langsung dana haji ke infrastruktur melainkan 70% diinvestasikan ke dalam SBSN) dan 30% di deposito syariah.

Pemerintah Arab Saudi menurunkan biaya haji sebesar 30% hanya berlaku untuk jemaah dalam negeri saja.

BPKH menyampaikan dana Rp48,97 triliun itu dua kali lebih besar dari kebutuhan dana untuk penyelenggaraan ibadah haji.

Presiden Jokowi resmi melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2022-2027.

Dewas mengusulkan agar BPKH atau Kemenag berinvestasi di Mekkah untuk membangun penginapan, transportasi, hingga katering baik untuk jemaah haji/umrah.

Ada 14 nama calon badan pelaksana dan 10 dewan pengawas BPKH periode 2022-2027 yang disetorkan ke Presiden Jokowi.

Jokowi ingin BPKH terlibat mengoptimalkan keuangan syariah lewat penempatan uang maupun investasi di dalam dan luar negeri.

DPR RI mengesahkan RUU tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kamis (28/3/2019). 

Syarat pemanfaatan dana haji, yaitu investasi dana haji harus digunakan untuk usaha yang memenuhi prinsip syariah. Apakah sudah sesuai penempatannya?