Indeks Bpjs
Banyak Pekerja Mall yang Belum Jadi Peserta BPJS-TK
Banyak pekerja di mall yang belum menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan. Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Abdul Latief Algaf di Jakarta, Sabtu (26/11/2016), mengatakan bahwa pekerja di mall masuk dalam data 29 juta pekerja informal yang belum menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja.
Mensesneg Akui Kualitas Pelayanan Publik "Mengerikan"
Mensesneg Pratikno mengeluhkan kualitas pelayanan publik Indonesia yang sangat buruk.

Terjadi Satu Kasus Kecelakaan Kerja Tiap Hari di Jakarta
Terjadi 29 kasus cacat per bulan dikarenakan kecelakaan kerja yang dialami para pekerja di Provinsi DKI Jakarta, dari data tersebut berarti ada satu kasus cacat setiap hari. Hal itu disampaikan oleh kepala BP Jamsostek Kantor Wilayah Jakarta, Endro Sucahyono di Jakarta.
Bisakah BPJS Menyelamatkan Jiwa Kita?
Data Riset Kesehatan Dasar 2013 mencatat dari 1-2 orang dari 1.000 penduduk di Indonesia mengalami gangguan jiwa berat.
Menkes: Kasus Kartu BPJS Palsu Sudah Dilaporkan
Di tengah kasus vaksin palsu yang belum selesai, adanya laporan kartu BPJS yang tidak bisa dipakai menjadi persoalan baru di dunia kesehatan. Menanggapi permasalahan itu, Menteri Kesehatan telah melaporkannya pada Direktur Utama BPJS.
BPJS Watch Desak Polisi Bongkar Sindikat Kartu BPJS Palsu
Pembongkaran tersebut bisa dimulai dari oknum yang menawarkan jasa pendaftaran, oknum percetakan sampai adanya dugaan keterlibatan oknum BPJS Kesehatan.

Iuran BPJS Kelas III Batal Naik
Presiden Joko Widodo memutuskan iuran bagi peserta mandiri asuransi sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mandiri untuk kelas III tidak mengalami kenaikan per 1 April 2016.

YLKI Kecam Kenaikan Iuran BPJS
Sebelumnya, diketahui mulai bulan April, iuran peserta BPJS mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) mengalami kenaikan.

Menanti Akurnya BPJS Kesehatan dan Asuransi Swasta
Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah memiliki asuransi swasta akan menanggung premi yang lebih tinggi.

KSPI: Iuran Tapera Beratkan Pekerja
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai iuran Tabungan Perumahan Rakyat memberatkan pekerja dengan upah minimum. Oleh karena itu, menurut KSPI, Undang-Undang tentang Tapera sebaiknya disertai dengan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menjadi landasan kebijakan upah murah kepada pekerja.
Masuk tirto.id








