Indeks Basuki Tjahaja Purnama

Cendekiawan muslim Ulih Abshar Abdalla dan peneliti LIPI Siti Zuhro mengkritik komunikasi bakal calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dinilai buruk. Kendati Ahok sudah meminta maaf terkait pernyataannya tentang surat Al Maidah yang dinilai menyinggung umat Islam, dua cendikawan itu menilai pernyataan itu merugikan Ahok sendiri dalam pertarungan Pilkada.

Setelah dituding melakukan penistaan agama, kini Basuki Tjahaja Purnama didemo massa dari gabungan ormas Islam. Dalam Aksi Bela Islam itu, pria yang akrab disapa Ahok ini dituntut hukuman mati.

Sejumlah pihak meminta Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi penggunaan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017, seiring dengan kasus dugaan penistaan Al Quran Surat Al Maidah Ayat 51 yang ditudingkan kepada calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama. Hal tersebut dinilai mencederai hak warga negara untuk memperoleh hak berpolitik yang setara di Tanah Air.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon—yang partainya mengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiga Uno (Anies-Sandi)—mulai menyudutkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) dengan pernyataan-pernyataannya.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak melarang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku bakal calon gubernur pada Pilgub DKI 2017 berbicara, tetapi lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan kepada media.

Hasil survei yang mengatakan bahwa tingkat elektabilitas calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menurun ternyata tidak membuat PDIP hilang percaya diri terhadap Ahok. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, turunnya tingkat elektabilitas tersebut merupakan dinamika yang wajar. Oleh karena itu, lanjutnya, Ahok bersama PDIP selalu berusaha berbenah diri untuk menjadi lebih baik lagi.

Kritikan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum mereda. Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati menilai, sudah saatnya Menteri Dalam Negeri memberikan pembinaan etika terhadap Ahok, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyidik Polda Metro Jaya melimpahkan dua laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama kepada Bareskrim Polri agar laporan serupa tidak tumpang tindih.

Menurut para peneliti LIPI Ikrar Nusa Bhakti hasil survei LSI Denny JA tersebut dinilai janggal dan terlalu menggeneralisasi pemilih. Bagi Ikrar asumsi angka sebesar 40 persen pemilih Islam yang enggan memilih Ahok sulit diterima. Alasannya berdasarkan sebaran dukungan, pendukung Ahok dari pemilih Muslim ironisnya justru lebih besar (27,7 persen), Anies (22,8 persen) dan Agus (20,6 persen).

Ahok akhirnya angkat bicara setelah dituduh oleh banyak pihak telah melecehkan Alquran. Pelecehan diduga terjadi saat Ahok melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tujuannya sebagai penyelamat publik dari ancaman risiko di jalan saat menyeberang, kenyataannya sebaliknya. Risiko pelecehan seksual, jambret, kesetrum listrik, tertimpa JPO roboh dan sebagainya mengintai warga Jakarta yang menggunakan JPO.

Sebanyak 8 saksi yang diperiksa adalah pekerja dari pengelola videotron yakni PT Transito Adiman Jati, sementara 2 saksi lainnya adalah warga yang menyaksikan penayangan konten dewasa tersebut di lokasi kejadian.

Menurut Ahok, sistem videotron di Jakarta masih dioperasikan dengan cara manual. Hal ini menyebabkan ada kemungkinan kesalahan dalam memasukkan konten video, juga kemudahan dalam mengganti konten di videotron tersebut.

Nusron Wahid mendukung penuh penunjukan Prasetio Edi sebagai Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot dan menilai penggantinya itu memang layak karena memiliki banyak pengalaman.

Menurut Anies Baswedan, tidak semuanya harus diganti meskipun pemimpinnya sudah tidak sama lagi. Setiap Gubernur DKI Jakarta yang pernah menjabat pastinya mempunyai hal-hal positif yang sudah selayaknya dilanjutkan.

Menurut Adian Napitupulu, di antara ketiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017, hanya Ahok yang kerap diserang dengan isu SARA. Maka dari itu, apabila isu SARA yang menang, maka demokrasi akan dikalahkan.

KPK membuka loket penyerahan LHKPN khusus untuk para calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2017 pada 21 September hingga 3 Oktober 2016.

Boy Sadikin mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memprediksi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan masuk ke putaran kedua dan memenangkan Pilgub DKI 2017 mendatang.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kanan) selaku pemohon menghadiri sidang pleno uji materil Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengenai cuti selama masa kampanye di Mahkamah Konstitusi

Siapa yang mampu menguasai Jakarta akan meraih popularitas tinggi. Itu sebabnya banyak yang mau menjadi gubernur di ibukota, termasuk mantan menteri Anies Baswedan dan pengusaha sukses Sandiaga Uno. Juga tentu saja, perwira muda yang baru saja mencampakkan karir cemerlangnya di kemiliteran: Agus Yudhoyono.