Indeks Apbn Kita

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan tren perekonomian global saat ini penuh dengan kondisi ketidakpastian.

Kemenkeu mencatat penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) dari Januari hingga Mei 2023 mencapai Rp89,95 triliun.

Realisasi pembiayaan melalui penerbitan surat utang Rp150,4 triliun ini meningkat tajam dibandingkan tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, APBN masih surplus sebesar Rp204,3 triliun sampai akhir Mei 2023.

Kemenkeu mencatat realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp714,6 triliun per Mei 2023.

Realisasi penerimaan pajak sudah mencapai Rp688,15 triliun sampai akhir April 2023.

APBN kita kembali mencetak surplus pada April 2023. Besarannya Rp234,7 triliun, atau setara dengan 1,12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja prioritas sebesar Rp20,8 triliun selama Januari 2023.

Kementerian Keuangan mencatat APBN surplus sebesar Rp90,8 triliun pada Januari 2023.

"APBN bekerja luar biasa untuk menstabilkan harga-harga termasuk memberikan subsidi yang melonjak hingga lebih dari tiga kali lipat,” kata Sri Mulyani.

Hingga pertengahan Desember 2022, realisasi penerimaan pajak sudah mencapai Rp1.634,4 triliun atau 110,06 persen dari target sebesar Rp1.485 triliun.

Kemenkeu mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp237,7 triliun sampai dengan pertengahan Desember 2022.

Kemenkeu mencatat aliran modal asing keluar dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 132,69 triliun (year to date/ytd) hingga per 15 Desember 2022.

Sri Mulyani sebut sudah cairkan Rp104,8 triliun dan Oktober ini akan terjadi pencairan yang lebih besar lagi.

Kemenkeu mencatat pendapatan asli daerah mencapai Rp102,19 triliun hingga akhir Juli 2022. Angka ini turun 1,7 persen dari periode sama tahun lalu.

Kemenkeu merilis update terbaru APBN Kita mulai belanja hingga penerimaan pajak. Secara khusus pajak menunjukkan kinerja positif karena harga komoditas.

Sri Mulyani Indrawati mencatat, jumlah simpanan dana pemerintah daerah (Pemda) di perbankan mencapai Rp220,7 triliun hingga akhir Juni 2022.

Kemenkeu mencatat, belanja daerah baru terealisir Rp333,04 triliun atau terkontraksi 7,7 persen secara year on year (yoy).

Utang pemerintah mencapai Rp7.002,24 triliun atau setara 39,09 persen terhadap PDB pada akhir Mei 2022.