Indeks Apbn 2019

Shortfall pajak tahun ini diprediksi di kisaran Rp160-Rp170 triliun atau lebih besar dari proyeksi DJP

Realisasi pembiayaan APBN menggunakan utang hingga akhir Juli 2019 sudah mencapai Rp234,1 triliun atau 65,2 persen terhadap target APBN 2019 Rp359,3 triliun.

Defisit APBN hingga akhir Juli 2019 melebar menjadi 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau serta Rp183,7 triliun.

Melalui anggaran belanja yang besar, Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah akan tetap memberikan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM), listrik, gas elpiji 3 kilogram, serta pupuk.

Kemenkeu membuka penawaran sukuk tabungan online seri ST005 dengan Yield minimal 7,5 persen.

Ditjen Pajak menyiapkan sejumlah strategi untuk mengerek penerimaan pajak agar shortfall pada tahun ini tidak terlampau besar. 

SKK Migas menyiapkan sejumlah langkah agar lifting migas RI pada Semester II 2019 mencapai target.

Pemerintah memperkirakan defisit APBN 2019 akan menembus angka Rp310,81 triliun. Menurut Sri Mulyani, penerimaan negara pada tahun ini diprediksi lebih rendah dari target. 

Belanja negara yang sudah digelontorkan tercatat mencapai Rp1.034,5 triliun atau 42 persen dari target tahun 2019.

Target tax ratio di RAPBN 2020 telah disepakati berada di kisaran 10,57 hingga 11,18 persen dari PDB. Target ini masih jauh dari target optimal Sri Mulyani, yakni sebesar 13,7 persen.

Menkeu Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN relatif masih baik hingga akhir Mei, hal itu berdasarkan angka PMI di atas 50 dan penerimaan negara sebesar 6,2 persen atau Rp728,5 triliun.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati memprediksi tekanan eksternal kuartal II 2019 akan semakin berat dan bisa membuat sejumlah target Pemerintah dalam APBN 2019 meleset.

Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai saat ini pemerintah masih terlalu bergantung pada neraca modal dalam menyeimbangkan defisit neraca pembayaran.

Menghadapi defisit anggaran mencapai Rp 101,04 triliun, KEIN meminta pemerintah mengendalikan belanja negara yang memang tak terlalu diperlukan.

Realisasi bansos yang tinggi di saat penerimaan negara rendah, membuat defisit APBN hingga April 2019 sudah mencapai 101,04 triliun. 

Di tengah defisit menahun ini, Kemenkeu juga masih harus menghadapi adanya perlambatan di sejumlah pos-pos penerimaan.

Defisit APBN hingga April 2019 jauh lebih tinggi dibanding catatan pada periode yang sama tahun lalu.

Penambahan investasi ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mempertahankan besaran investasi Pemerintah Indonesia pada sejumlah LKI.

Kemenkeu mengumumkan utang pemerintah meningkat menjadi Rp4.567 triliun pada Maret 2019. Ada peningkatan Rp1 triliun dibandingkan angka utang pemerintah pada bulan sebelumnya. 

APBN tercatat mengalami defisit sebesar Rp101,96 triliun per Maret 2019. Angka defisit itu setara dengan 0,63 persen dari PDB.