Indeks Apbn 2019

BPN Prabowo menilai APBN 2019 tidak dirumuskan secara prudent dan terbebani oleh kebijakan utang pemerintah. 

Lifting migas pada kuartal I tahun 2019 mencapai 1,814 juta BOEPD atau setara dengan 94,6 persen dari target yang dipatok oleh APBN 2019 pada periode itu. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) menggunakan kartu kredit untuk belanja pemerintah.

Sri Mulyani optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen bisa tercapai pada tahun ini meski BI memiliki proyeksi sedikit lebih rendah. 

Menurut Sri Mulyani utang yang ditarik pemerintah kini sudah bergeser dengan memprioritaskan sumber dari domestik dengan denominasi rupiah ketimbang luar negeri.

Lonjakan realisasi dana bansos yang mencapai tiga kali lipat jelang pemilu perlu diwaspadai agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Realisasi dana bansos pada Januari 2019 sudah mencapai Rp15,1 triliun. Angka itu setara tiga kali lipat realisasi dana bansos pada Januari 2018, yang hanya Rp5,3 triliun.  

Pemerintah mengumumkan angka defisit APBN 2019 pada bulan Januari sudah mencapai Rp45 triliun atau 0,28 persen terhadap PDB.

Pendapatan negara pada Januari 2019 sudah terealisasi sebesar 5 persen dari target APBN tahun ini atau senilai Rp108,1 triliun. 

Menkeu mengklaim saat ini APBN Indonesia sehat, meski berada pada tahun politik.

Sri Mulyani mengatakan, dana penelitian abadi itu diperkirakan mencapai Rp 500 triliun.

"Ada penambahan sebanyak 4,4 juta jiwa dari tahun-tahun sebelumnya (2016-2018)," ujar Iqbal.

kenaikan dana otsus mengikuti kenaikan dana alokasi umum (DAU) 2019.

Dalih Kemenkeu merahasiakan rincian DAK Fisik untuk mencegah korupsi justru dinilai sebagai bentuk absennya transparansi yang malah membuka celah korupsi.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati berdalih bahwa alokasi dana kelurahan ini cukup mendesak untuk menjaga keharmonisan antar-pemerintah daerah.

Anggaran Kemenkeu dipangkas Rp1 triliun dalam rangka efisiensi.

Angka kesepakatan ini lebih tinggi dari usulan semula sebesar Rp156,5 triliun.

Wakapolrimenuturkan tambahan anggaran itu juga dibutuhkan untuk pengamanan Pileg dan Pilpres 2019.

Pemerintah berencana meningkatkan anggaran pendidikan hingga Rp487.9 triliun.

Pemerintah diminta rasional menekan belanja-belanja impor yang akan mempengaruhi tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.