Indeks Antikorupsi

Logo Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember 2021 yang bertuliskan "Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi".

PKI menggunakan antikorupsi sebagai materi kampanye untuk Pemilu DPRD 1957. Sempat bikin hubungannya dengan PNI merenggang.

Jokowi menyoroti regulasi yang tumpang tindih, reformasi birokrasi, hingga gerakan antikorupsi di masyarakat.

Feri Amsari mengatakan, Inspektorat Jenderal merupakan organ yang tidak termuat dalam Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang KPK maupun UU KPK yang lama.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyayangkan Presiden Jokowi tidak hadir dalam perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2019 di Gedung KPK hari ini.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan pentingnya Presiden Jokowi menerbitkan Perppu/ Perpu UU KPK.

Alasan guru PPKN yang dipilih untuk mengikuti pelatihan, lantaran penerapan nilai antikorupsi sulit dilakukan karena terkendala masalah moral.

Sejumlah tokoh antikorupsi lakukan audiensi dengan Pimpinan KPK karena ingin membantu selesaikan masalah KPK.

Menurut ICW, dari 91 serangan terhadap pegiat anti-korupsi, total ada 115 orang yang menjadi korban.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku prihatin dengan situasi korupsi yang semakin marak di Indonesia. Rapor korupsi masih banyak angka merahnya.

Tantang bahaya.
Jaksa nan bersahaja
laku mulia.

KPK berharap festival film juga menghasilkan para sineas yang fokus pada isu anti-korupsi.

Najwa Shihab dinilai mampu merangkul generasi milenial menyuarakan pesan-pesan anti korupsi, dengan pengiktu di media sosial mencapai 8 juta orang.

Abraham Samad justru mendorong agar Polri memperkuat kerja sama dengan KPK dan Kejaksaan lewat program supervisi KPK daripada membentuk unit khusus baru.

Masukan JK dinilai sangat mungkin menjadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk tidak menyetujui pembentukan Densus Tipikor Polri.

Penggiat anti-korupsi menilai pembentukan Densus Tipikor berpretensi melemahkan lembaga KPK dalam memberantas korupsi.

Fraksi Nasdem meminta Banggar DPR untuk menahan anggaran Densus Tipikor Polri sampai pengkajian oleh lembaga ini betul-betul matang.

Dua fraksi pendukung pemerintah mendukung pembentukan Densus Tipikor oleh Mabes Polri.

Sejumlah fraksi mendukung pembentukan Densus Tipikor Polri. Bagaimana nasib KPK?

Wakapolri menegaskan bahwa Densus Antikorupsi tidak akan merebut kasus-kasus yang ditangani KPK.