Indeks Anggaran Subsidi Energi

Rencana penghapusan subsidi energi dinilai akan bebani warga. Terlebih jumlah penerima subsidi baik BBM dan listrik mencapai puluhan juta orang.

Pemerintah disarankan menyerahkan harga Pertamax dan Pertamax ke atas kepada PT Pertamina (Persero) sesuai keekonomian.

Fahmy menekankan bila pembengkaan subsidi karena tak tepat sasaran, solusinya bukan menghapus subsidi, melainkan cari cara agar tepat sasaran.

Kemenkeu memberi sinyal akan menghapus pemberian subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik secara bertahap.

Fahmy pesimistis penerapan aplikasi MyPertamina akan mendukung kebijakan pembatasan pembelian pertalite dan solar subsidi.

Anggaran subsidi dan kompensasi sebesar Rp520 triliun untuk tahun anggaran 2022. Subsidi tersebut untuk listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan LPG 3 Kg.

Sri Mulyani sebut budget subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp500 trliun lebih tersebut untuk satu kali tahun anggaran.

Erick singgung soal kedaulatan energi. Pemerintah juga membantu rakyat hampir Rp200 triliun agar harga BBM pertalite tidak naik.

Realisasi subsidi per April 2022 sebesar Rp56,62 triliun ini meliputi Rp10,17 T untuk kurang bayar tahun sebelumnya dan Rp46,45 T untuk subsidi reguler.

Persetujuan DPR memastikan BBM, LPG, dan listrik yang disubsidi tidak naik. Erick Thohir klaim ini bukti negara hadir untuk masyarakat.

Sri Mulyani mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp216,1 triliun dari sebelumnya hanya Rp18,5 triliun agar tarif listrik dan BBM tidak naik.

Kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi mengalami peningkatan hingga Rp291 triliun pada tahun ini.

Pemerintah didorong menambah subsidi energi menjadi Rp200 triliun untuk mengatasi disparitas harga energi dari non-subsidi ke subsidi.

Beban subsidi, khususnya BBM dan LPG akan meningkat dan bisa melebihi asumsi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Realisasi belanja subsidi energi per Oktober 2021 naik 20 persen dari Rp81,3 triliun pada Oktober 2020.

Sri Mulyani menjelaskan meningkatnya anggaran subsidi energi di 2022 dipengaruhi perkembangan asumsi dasar harga BBM, khususnya solar.

Pemerintah mendorong pengendalian volume atau kuota solar bersubsidi daripada penambahan anggaran.

Mengapa realisasi subsidi energi pada 2018 membengkak hingga Rp59 triliun dari alokasi yang dianggarkan pemerintah?

Pembengkakan subsidi energi 2018 tak lepas dari nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dollar AS serta kenaikan harga minyak mentah dari asumsi makro yang ditetapkan pemerintah.

Meski subsidi energi diprediksi membengkak sampai Rp163,5 triliun, Kemenkeu optimistis APBN 2018 masih mampu menanggungnya.