Indeks Anggaran Dana Desa

Dana desa termasuk dalam lima besar sumber daya publik baru yang rawan dikorupsi ketika Kementerian Desa pun dalam sorotan kasus suap.

"Di republik ini mana ada tidak ada titipan orang? Tapi saya selalu mengatakan: yang mengerjakan bukan kami. Ada tim seleksi."

Eko Putro mengatakan dampak dana desa kini mulai terlihat di 74.910 desa di seluruh Indonesia.

Eko Putro Sandjojo akan menaikkan anggaran pengawasan di inspektorat, kecamatan dan dinas pemberdayaan desa untuk perkuat pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

Penyaluran dana desa tahap dua masih tersendat sebab penyaluran tahap satu belum mencapai 90 persen yang masuk ke rekening kas desa.

Bagaimana dana desa didistribusikan?

Dana desa rawan diselewengkan karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab dari hulu hingga hilir.

Selama 2016, Kemendes PDTT telah menerima aduan penyelewengan sebanyak 932 pengaduan dengan kasus yang telah divonis sebanyak 67.

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di Bali mengatakan bahwa penggunaan dana desa harus direncanakan secara optimal.

Menurut Budiman, pemerintah juga perlu menilai kinerja perangkat desa dalam menggelola anggaran.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan berharap sistem e-Budgeting segera diterapkan di pusat dan seluruh daerah hingga level desa agar mencegah korupsi dan mendorong peningkatan pengawasan publik.

Alokasi dana desa yang mencapai ratusan triliun akan diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Pemerintah akan menaikkan jumlah total Dana Desa menjadi Rp120 triliun pada 2018.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa dana desa ditambah anggaran dari kabupaten dan provinsi bisa menghidupkan perekonomian masyarakat desa.

Kementerian Keuangan menyebutkan pemangkasan dana transfer ke daerah dan Dana Desa dalam APBNP 2016 meningkat menjadi Rp72,95 triliun dari rencana pemangkasan sebelumnya Rp68,8 triliun.

Pemerintah telah menargetkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam RAPBN 2017 sebesar Rp760 triliun. Meski lebih rendah dari anggaran tahun sebelumnya, pemerintah optimis mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan kreatif dan inovatif.