Indeks Amnesti Baiq Nuril

Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan, permohonan amnesti Baiq Nuril tinggal menunggu persetujuan dari Komisi III DPR RI.

Surat amnesti yang dikeluarkan Presiden Jokowi untuk terdakwa pelanggaran kasus UU ITE Baiq Nuril akan dibahas dalam Bamus DPR RI.

Komisi III DPR RI akan menggelar rapat untuk mengkaji surat pengajuan amnesti untuk Baiq Nuril.

Surat amnesti Baiq Nuril Maqnun nomor R-28/Pres/07/2019 ditandatangani Jokowi Senin (15/7/2019).

Surat Presiden Jokowi terkait amnesti Baiq Nuril sudah diterima oleh DPR. 

Terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril Maknun, didampingi Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid dan anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mendatangi Kantor Staf Presiden, kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril ditangguhkan eksekusinya oleh Kejagung RI dan terharu bisa menyaksikan anaknya menjadi anggota tim paskibraka saat peringatan 17 Agustus nanti.

Rieke Diah Pitaloka menjamin Baiq Nuril tidak akan dieksekusi usai menyerahkan 132 surat permohonan penangguhan: 3 ke DPRD Provinsi, 3 ke DPRD kota, 14 DPRD Kabupaten, 36 lembaga dan 76 perorangan.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyatakan kasus Baiq Nuril sudah inkrah namun jadwal eksekusi tidak terburu-buru dilakukan.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan secara proses hukum terpidana UU ITE, Baiq Nuril Maknun telah usai. Namun, ada kepentingan yang lebih besar yakni HAM.

Presiden Jokowi berjanji bakal segera menyelesaikan bakal segera menyelesaikan rekomendasi amnesti untuk terdakwa pidana UU ITE Baiq Nuril.

Tinggal satu hal saja yang bisa membuat Baiq Nuril lepas dari segala tuntutan: amnesti Jokowi.

Surat penangguhan eksekusi Baiq Nuril dari anggota DPR RI akan dikirim Kamis besok atau Jumat lusa ke Kejagung.

Baiq Nuril yakin kebenaran dan keadilan pasti akan terjadi. Saat ini, ia tengah mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden Jokowi.

Bamsoet meyakini Presiden Joko Widodo mengetahui ketidakadilan yang dialami Baiq Nuril dan akan memberikan amnesti. 

MA menolak PK Baiq Nuril, korban pelecehan seksual verbal yang merekam pelecehan terhadapnya.

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menanti Baiq Nuril datang untuk mengadukan kasusnya dan akan membantu mempertimbangkan langkah hukum usai PK di Mahkamah Agung.

Menkumham Yasonna H Laoly mendukung amnesti kepada Baiq Nuril Maknun, karena menyangkut perempuan korban kekerasan korban lainnya.

Ombudsman RI menyebut, peninjuan kembali bisa dilakukan lebih dari satu kali. Ia mengacu kepada putusan Antasari Azhar dalam putusan nomor 34 tahun 2013 yang dikeluarkan hakim konstitusi.

Mahkamah Agung (MA) mempersilakan pihak Baiq Nuril mengajukan amnesti kepada Presiden Jokowi karena pihak yang akan memberi pendapat dan pertimbangan adalah DPR.