Indeks Air Pam

Persyaratan untuk berlangganan PAM JAYA dan tahapan saat pendaftaran baru.

KPK sedang mengidentifikasi juga dan terus mendalami dugaan suap juga terjadi pada hampir semua proyek di Kementerian PUPR.

Tambahan pasokan air 4000 liter/detik dari SPAM Jatiluhur akan memperluas cakupan layanan PAM Jaya sampai 30 persen.

Kemenkeu menjelaskan, pengajuan banding terhadap putusan MA dilakukan karena Kemenkeu ikut terlibat dalam perjanjian kerja sama melalui penjaminan kepada dua perusahaan swasta pada 1997.

Kemenkeu menganggap pertimbangan hukum yang dipakai MA atau Judex Juri bertentangan dengan karakteristik gugatan warga negara/Citizen Law Suite (CLS) di Indonesia.

Partai Gerindra meminta Pemprov DKI untuk menjalankan putusan MA soal swastanisasi air dan meningkatkan pipanisasi oleh PAM.

"Jadi saya tidak ingin tempat Pemprov, Balai Kota, jadi tempat tanda tangan tapi kita tidak tahu isi tanda tangannya," ungkap Anies Baswedan.

Sandiaga mengakui selama ini rumahnya baru menggunakan air PAM. Pemakaian air tanah sebelumnya ia hentikan setelah ada inspeksi.

Air bersih di Indonesia masih menjadi masalah dari sisi pasokan dan akses untuk mendapatkannya.

Kerjasama ini telah terjalin sejak tahun 1993 dan akan dilanjutkan hingga 20 tahun ke depan.

"Supaya aksesnya tersebut selain dibuka tapi juga terjangkau harganya buat masyarakat," kata Sandi.

Bambang menyarankan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta melakukan aanmaning kepada Pemprov DKI untuk mempercepat penghentian swastanisasi air di Jakarta.

Untuk menyelamatkan ibu kota dari banjir besar, pemerintah harus melakukan mitigasi dengan menyelesaikan pantai sepanjang 20 kilometer di pesisir utara Jakarta tersebut.

Tim dibentuk untuk mengatasi masalah rusun dan air setelah MA memutuskan kontrak pengelolaan air dengan pihak swasta, yaitu PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Para aktivis akan mendesak pengadilan untuk segera melakukan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan penghentian swastanisasi air di DKI Jakarta.

Pemprov DKI harus segera melaksanakan putusan MA soal swastanisasi air.

Dua pengelola air di Jakarta, PT Aetra Air Jakarta (Aetra) dan PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) masih mempelajari putusan Mahkamah Agung (MA) yang melarang swastanisasi air.

KMMSAJ meminta agar MA segera mengirimkan putusan kasasi soal swastanisasi air di DKI Jakarta ke pihak-pihak terkait agar bisa segera diimplementasikan.

Selama berlangganan, Diyani mengaku air di rumahnya kerap bermasalah, dan baru lancar sejak setahun terakhir ini.

MA menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air di Jakarta kepada pihak swasta.