tirto.id - Belasan truk, dua excavator dan puluhan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) bergerak membongkar bangunan-bangunan liar di jalan inspeksi Banjir Kanal Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sejak pukul 09.00 WIB pagi tadi (13/11/2017) kepada Tirto.
Tidak ada bentrokan atau keributan saat mereka mendatangi lokasi tersebut. Hal ini ditengarai karena telah digencarkan sosialisasi penertiban kawasan tersebut oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat sejak sepekan yang lalu.
Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno di Balaikota juga menjamin penertiban berlangsung aman dan lancar lantaran petugas telah bekerja sesuai prosedur.
"Hari ini mulai dirapikan. Teman-teman sudah menutup sendiri, mengemas barang-barangnya sendiri," ujarnya.
Penertiban dilakukan sebagai bagian dari normalisasi sungai karena wilayah Jakarta sendiri sudah mulai memasuki musim hujan.
Dari pantauan Tirto di lapangan, jalan-jalan di sana, rumah-rumah bedeng beratapkan terpal dan seng sudah bersih hanya dalam tempo kurang dari tiga jam. Hingga saat ini, truk-truk yang dikerahkan Pemprov masih mondar-mandir mengangkut sisa-sisa bangunan berupa kayu, papan triplek, seng, serta terpal.
Sampah-sampah yang berserakan juga mulai diangkut ke atas truk. Petugas lainnya, mulai dari Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dishub, TNI, sampai dengan Polri juga masih terlihat di lokasi penertiban.
Sebelumnya, berdasarkan informasi dari Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede, warga liar di kawasan tersebut berasal dari luar Jakarta dan biasa berpindah-pindah tempat. Warga yang menghuni wilayah tersebut, beberapa merupakan pengumpul barang rongsok dan sampah plastik bekas. Terdapat juga penjual yang menjajakan makanan dan minuman di warung-warung kecil yang juga berdiri di jalan tersebut.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan munculnya pemukiman liar di Banjir Kanal Barat tersebut disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat kota wilayah. Seharusnya, lanjut dia, pengawasan harus ditingkatkan.
Sebab pengerukan kanal itu membutuhkan aspek yang lebar, dan adanya pemukiman liar oleh Anies dianggap dapat mengganggu proses tersebut.
"Walikota [Jakarta Pusat] sudah melaporkan dan kita akan lakukan penertiban," kata Anies, Ahad pekan lalu (5/11/2017).
Penulis: Yulaika Ramadhani
Editor: Yulaika Ramadhani
