tirto.id - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional di Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) resmi diperpanjang sampai 1 Agustus 2020 mendatang. Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor: 443/Kep.398-Hukham/2020, ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Sabtu (18/7/2020).
PSBB Proporsional mirip dengan PSBB Transisi DKI. Ini adalah satu tahap terakhir sebelum memasuki fase the new normal alias kelaziman baru. Pemprov Jabar sendiri menyebutnya dengan istilah 'pra-adaptasi kebiasaan baru (Pra-AKB)'.
Selain kesamaan makna, PSBB Proporsional diperpanjang karena "menyelaraskan dengan" PSBB Transisi yang juga diperpanjang, kata Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad, dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, Sabtu. PSBB Transisi diperpanjang pada 16 Juli lalu "hingga satu dua pekan ke depan," kata Gubernur DKI Anies Baswedan.
Selain itu, keputusan ini juga didasarkan pada berbagai hasil kajian epidemiologi. Salah satunya rata-rata angka reproduksi kasus COVID-19 terhadap waktu (Rt) dalam kurun 29 Juni-11 Juli yang mencapai 1,73.
Pemberlakukan PSBB Proporsional, kata Daud, "akan disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM)."
Daud lantas mengimbau warga mematuhi semua protokol kesehatan, mulai dari pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Sebab, katanya, "kunci keberhasilan PSBB secara proporsional di kawasan Bodebek adalah kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi segara peraturan dan menerapkan protokol kesehatan."
"Dengan begitu, mata rantai penularan COVID-19 bisa diputus," pungkasnya.
Depok dan Bogor adalah dua wilayah Bodebek dengan tingkat kematian tertinggi akibat COVID-19, per Rabu (15/7/2020). Sementara untuk laju insidensi tertinggi, Depok masih berada diperingkat teratas dengan 45 kasus per 100 ribu penduduk.
Sementara berdasarkan zonasi risiko daerah, Provinsi Jabar hanya memiliki 22 kabupaten kota yang berada di risiko rendah dan lima kabupaten kota di risiko sedang. Tidak ada kabupaten kota berada di risiko tinggi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Rio Apinino
