tirto.id - Aksi protes ratusan pengungsi Afghanistan, yang transit di Indonesia dan sejak lama terkatung nasibnya, terus belanjut di depan kantor perwakilan Jakarta Badan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR).
Setelah sepanjang dua hari lalu berdemontrasi, para pengungsi pencari suaka itu melanjutkan aksi protesnya itu pada hari ini, Rabu (8/2/2017).
Para pengungsi asal Afghanistan itu mengeluhkan lamanya proses penempatan para imigran itu di negara baru yang bersedia menampung mereka.
Aksi protes selama tiga hari belakangan merupakan upaya mendesak UNHCR agar mempercepat keberangkatan mereka ke negara yang akan menjadi rumah barunya.
“Kami juga manusia, kami bukan teroris. Sudah ada yang di sini bertahun-tahun bahkan tujuh tahun di Indonesia, tetapi kami tidak dapat melakukan apa-apa,” kata salah satu pengunjuk rasa.
Mereka juga memprotes kebijakan UNHCR yang lebih mengutamakan penempatan pengungsi dengan status berkeluarga ke negara barunya. Padahal, jumlah pengungsi asal Afghanistan di Indonesia, yang berstatus single atau tidak berkeluarga, cukup banyak.
Mereka yang berstatus individu belum berkeluarga inilah yang mendominasi massa demonstran di depan kantor UNHCR Jakarta selama tiga hari belakangan.
Salah satu peserta aksi, Namat Jawadi (18) mengaku sudah 2 tahun terkatung nasibnya di Indonesia. Sejak akhir 2014 lalu, ia hidup di penampungan dan hanya mengandalkan suplai bantuan para relawan.
Saat ini, ia tak punya uang sepeserpun. Sementara pemerintah Indonesia tidak memperbolehkan mereka bekerja.
“Keluarga di Afghanistan tidak kirim uang karena memang gak ada uang. Mereka susah cari uang karena di sana perang,” kata dia.
Juru Bicara UNHCR Perwakilan Jakarta, Mitra Salima Suryono mengakui lamanya proses resettlement, atau penempatan ke negara baru, bagi para pengungsi asal Afghanistan ini. Akan tetapi, Mitra melanjutkan, kepastian mengenai proses resettlement bukan kewenangan UNHCR melainkan negara baru yang bersedia menerima mereka.
“(kepastian) Resettlement diberikan oleh negara ketiganya yang akan memberikan penempatan. Dan UNHCR itu tidak memiliki kontrol akan hak tersebut,” kata Mitra saat dihubungi Tirto hari ini.
Menurut Mitra, pihak UNHCR hanya berwenang mengajukan permohonan resettlement bagi para pengungsi itu ke negara baru yang berpotensi bersedia menampung mereka. Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan tersebut ada di pemerintah negara bersangkutan. Sayangnya, tidak ada batas waktu mengenai lamanya proses pengambilan keputusan tersebut.
Apalagi, Mitra menambahkan, saat ini sedang ada krisis pengungsi global akibat tak kunjung usainya perang di Suriah.
“Di Suriah, perangnya gak selesai-selesai, sampai Desember 2015 paling tidak ada 65 juta orang yang terpaksa meninggalkan rumahnya untuk mencari keselamatan. 20 juta di antarnya adalah pengungsi (ke luar Suriah) dan dari jumlah pengungsi tersebut cuma 1 persen yang mendapatkan resettlement,” ujar Mitra.
Solusi terakhir agar nasib para pengungsi itu tak terus terkatung, kata Mitra, ialah dengan memulangkan mereka kembali ke negara asal. Tapi, dengan syarat utama, negara asalnya harus sudah dalam kondisi aman. Pemulangan para pengungsi itu juga harus secara sukarela.
Mitra mencatat, hingga saat ini, terdapat 14 ribu pengungsi pencari suaka yang sedang transit sementara di Indonesia. Mayoritas berasal dari Afghanistan, Myanmar dan Somalia.
Antara pihak pencari suaka dengan UNHCR, sebelumnya sudah melakukan pertemuan pada Senin lalu di kantor UNHCR. Namun menurut salah satu perwakilan pencari suaka asal Sudan, Ibrahim, pertemuan tersebut tidak memberika solusi.
Penulis: Chusnul Chotimah
Editor: Addi M Idhom
