Progres Pembangunan IKN, Menteri PUPR: Fase Pemetaan Lahan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sudah memasuki fase land development atau pemetaan lahan.

Sumber: Antara

Terbit 11 Jul 2022 06:48 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Pekerja menyelesaikan pekerjaan persiapan jelang seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (13/3/2022). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.

tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sudah memasuki fase land development atau pemetaan lahan. Penandatanganan untuk kontrak pemetaan lahan akan dilakukan Kementerian PUPR pada Jumat, 15 Juli 2022.

Dia menuturkan setelah pemetaan lahan, pemerintah akan memulai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tol dan jalan nasional yang menjadi akses utama ke IKN. Adapun proyek pembangunan yang menjadi prioritas dalam waktu dekat ini adalah Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, empat gedung kementerian koordinator, DPR, dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu dalam waktu dekat, kata Basuki, pemerintah juga akan membangun hunian bagi 200.000 pekerja proyek di IKN.

"Mulai ini (pembangunan), jadi Agustus nanti makanya pertama kita bikin hunian para pekerja, mungkin sampai untuk 200 ribuan pekerja konstruksi," katanya dikutip dari Antara, Senin (11/7/2022).

Dia menuturkan saat ini, pendanaan di IKN masih menggunakan sumber dari APBN. Karena ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Walaupun begitu tidak menutup kemungkinan pengelolaan IKN tidak hanya menggunakan anggaran dari APBN. Tetapi nantinya untuk pembangunan rumah sakit, universitas akan dilakukan dengan suntikan investasi banyak pihak.

"Mungkin nanti kalau ada (pembangunan) rumah sakit, universitas, itu bisa dari investasi," ungkapnya.

Basuki meyakini pembangunan infrastruktur tahap pertama untuk IKN akan selesai sesuai target pada 2024. Pemerintah membagi pembangunan IKN dalam tiga tahap, yakni tahap pertama penyelesaian adalah pembangunan infrastruktur inti, antara lain, Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor-kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, serta perumahan hingga 2024.

Adapun pembangunan IKN tahap dua akan dilakukan pada 2025-2035 dan tahap tiga pada 2035-2045. Sementara itu dari sisi anggaran, Pemerintah membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dalam membangun IKN Nusantara. Dari total anggaran Rp466 triliun tersebut, merencanakan sebanyak 19-20 persen dari APBN, sementara sisanya berasal dari investasi dan kemitraan dengan swasta.