tirto.id - Banyak pihak menganggap Kartu Prakerja bukanlah program yang tepat untuk dijadikan jaring pengaman sosial, apalagi pada saat pandemi seperti sekarang. Kritik-kritik semacam ini sudah muncul sejak program diluncurkan pada Jumat malam 20 Maret lalu.
Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyono, misalnya, pernah mengatakan "akan lebih bermanfaat kalau semuanya diberikan dalam bentuk BLT" atau bantuan langsung tunai. "Uang pelatihan bisa dicairkan, apalagi dalam kondisi darurat. Mereka yang terdampak bisa punya daya beli," katanya.
"Pemerintah, kan, klaim punya data [PHK, dsb], harusnya yang di-PHK dan tidak diupah saat pandemi, mendapatkan Kartu Prakerja secara otomatis. Kan jaring pengamannya sebagai jaminan sosial. Jangan sampai diundi," tambah Kahar.
Peserta akan mendapatkan uang sebesar Rp3,5 juta yang dikirimkan bertahap selama empat bulan, terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif setelah pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp50 ribu per survei selama tiga kali.
Di antara semua insentif itu, yang paling disorot masyarakat adalah uang untuk pelatihan. Pelatihan berbayar ini mudah dicari di Youtube secara gratis, misalnya materi soal cara dapat uang, cara sukses wawancara, belajar desain grafis, bisnis kuliner rumahan, dan lain-lain. Youtuber Ridwan Hanif bahkan merekomendasikan sejumlah channel Youtube dengan materi pelatihan serupa "buat teman-teman yang enggak lolos dapat Kartu Prakerja."
Di change.org, laman yang didedikasikan sebagai tuan rumah dari kampanye-kampanye sosial, ada yang membuat petisi dan tuntutan agar uang pelatihan itu dialihkan menjadi bantuan sosial. Hingga berita ini ditulis, Selasa (21/4/2020) sore, sudah ada 3.300 orang yang tanda tangan.
Sementara peneliti kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Defny Holidin mengatakan program ini hanya tepat pada saat normal. Saat ini, ketika wabah menghantui setiap orang, "tantangan survival bukan lagi mencari kerja, tapi memenuhi kebutuhan subsisten." Toh, seperti yang dikatakan Kepala Staf Presiden Moeldoko, tidak ada jaminan setelah mengikuti semua pelatihan Kartu Prakerja "pasti dapat pekerjaan."
Pendapat serupa disampaikan anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih.
"Sekarang dananya lebur ke skema bansos saja dan lakukan penyederhanaan skema bansos agar sesuai tujuan utamanya: orang tidak keluar rumah di wilayah PSBB dan di luar PSBB bisa atasi kehilangan pendapatan akibat krisis," kata Alamsyah kepada reporter Tirto, Selasa (31/4/2020).
Aspek administrasi dalam proses penunjukan mitra pun menuai sorotan. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menerangkan payung hukum untuk program ini ialah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja dan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 sebagai aturan pelaksana.
Permasalahannya, kata Wana, dua peraturan itu sama sekali tidak menjelaskan mengenai mekanisme penunjukan mitra. Akibatnya, kriteria yang menjadi tolok ukur sebuah aplikasi layak menjadi mitra dan tidak menjadi misterius.
"Jadi tidak ada istilah bersaing secara sehat dan secara adil," katanya.
Dalam program ini, terdapat delapan mitra yang ditunjuk untuk memberikan pelatihan, yaitu Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Kemenaker, dan Pijar Mahir.
Lantas muncul dugaan konflik kepentingan yang melibatkan staf khusus milenial Presiden Joko Widodo Adamas Belva Syah Devara karena ia juga merupakan pendiri Ruang Guru, salah satu mitra Kartu Prakerja. [Belva sendiri pada Selasa (21/4) mengumumkan pengunduran dirinya sebagai staf khusus milenial].Terlebih, biaya yang digelontorkan pemerintah untuk program ini pun tak main-main, mencapai Rp20 triliun plus potensi data pribadi milik 5,6 juta peserta.
Sebelumnya Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin membenarkan kerja sama platform pelatihan digital tidak melalui lelang. Menurutnya, Perpres Nomor 36 tahun 2020 menyebut penunjukan langsung dapat dilakukan karena keterbatasan waktu dan tes program.
Namun, menurut Wana, merujuk Pasal 38 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, penunjukan langsung hanya bisa dilakukan dalam keadaan tertentu, yaitu ketika pemerintah telah menggelar tender ulang untuk proyek tersebut tapi masih gagal atau barang/proyek tersebut hanya bisa disediakan satu pelaku usaha.
"Jadi memang dari dua mekanisme tersebut itu sudah gugur dari awal dalam konteks penunjukan langsung," katanya menegaskan.
Namun, program Kartu Prakerja jalan terus, setidaknya sampai sekarang. Kuota per pekan bahkan dinaikkan dari 164 ribu menjadi 200 ribu. Rencananya program ini akan dibuka setiap pekan hingga pekan keempat November 2020. Setiap pekan pula akan diumumkan siapa yang lolos.
Presiden Jokowi meminta penerima manfaat diseleksi ketat, tapi ia berpesan agar memprioritaskan "yang terkena PHK."
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Rio Apinino
