Menuju konten utama

Presiden Prancis Undang Zuckerberg untuk Bicarakan Kasus Facebook

Prancis menyebut akan menerapkan hukum ketat atas Facebook

Presiden Prancis Undang Zuckerberg untuk Bicarakan Kasus Facebook
CEO Facebook Mark Zuckerberg, tengah, meninggalkan Gedung Kantor Rayburn House setelah bersaksi di hadapan sidang House Energy and Commerce di Capitol Hill di Washington, Rabu, 11 April 2018. AP Photo/Jacquelyn Martin

tirto.id - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengundang CEO Facebook, Mark Zuckerberg untuk untuk mengunjungi Paris pada Jumat (10/5/2019).

Prancis menyebut akan menerapkan hukum ketat atas perusahaan teknologi tersebut, namun Zuckerberg menyebutnya sebuah gagasan yang baik.

Associated Press menulis, kedatangan Zuckerberg ke Paris adalah untuk menunjukkan bahwa facebook serius untuk menangani ekstrimisme dan ujaran kebencian yang tersebar melalui media sosial.

Kunjungan Zuckeberg ini muncul karena adanya mis-informasi dan ujaran kebencian melalui platform Facebook selama pemilihan Parlemen Uni Eropa pada 23-26 Mei lalu yang melibatkan 28 negara-negara di Eropa.

Beberapa orang di pemerintahan Prancis menghabiskan waktu beberapa minggu mengawasi markas facebook di Paris, Dublin, dan Barcelona sebagai bagian dari proyek pilot dan menyebut bahwa Facebook tidak begitu serius mengupayakan hal-hal tersebut diatas.

Terdapat 10 laporan yang mendorong Pemerintah Perancis menginvestigasi dan mendenda sosial media yang tidak bertanggung jawab atas konten merugikan.

Laporan tersebut merekomendasikan adanya “Tugas kepedulian” untuk media sosial besar, yang mengharuskan mereka menangani ujaran kebencian di platform mereka, dengan tetap menekankan kebebasan berpendapat. Namun, mereka tidak menjelaskan langkah praktisnya, yang artinya, harus dipecahkan sendiri oleh perusahaan teknologi.

Pemerintah Prancis berharap regulasi bersama dapat menjadi acuan dalam mengontrol jejaring sosial dunia maya secara luas.

“Kita bisa membuat kemajuan dengan membuat UU mendesak, namun beberapa pertanyaan tentang apa yang dapat diterima dan apa yang berbahaya perlu didefinisikan oleh regulator, oleh pemerintah, dengan demokrasi yang kuat,” kata Zuckeberg usai pertemuan dengan Macron di Istana Kepresidenan Elysee, Paris.

Ia menambahkan bahwa ia yakin dan optimis dengan hasil yang diperoleh dari pertemuan tersebut. Dia menyampaikan bahwa proposal dari pemerintah Prancis lebih baik dibanding pengaturan negara-negara otoriter lain di dunia.

Sementara itu, VOA News melaporkan, Prancis akan mengadakan pertemuan dengan Selandia Baru serta para pemimpin perusahaan teknologi untuk membatasi kekerasan ekstrim dan terorisme di jagat digital pekan depan.

Facebook sedang menghadapi tuduhan dari berbagai pihak untuk beberapa kelalaian sekaligus, mulai dari privasi pengguna hingga ujaran kebencian dan kelompok-kelompok ekstrimis yang menyebarkan pahamnya melalui media sosial Facebook.

Ujaran kebencian dan provokasi selama pemilu yang tersebar di media sosial tersebut dianggap membahayakan demokrasi.

Chris Hughes, menuliskan sebuah opini di New York Times bahwa saat ini waktunya putus hubungan dengan facebook karena perusahaan ini telah melakukan monopoli, membatasi inovasi.

Ia turut menyesalkan respons lamban perusahaan terhadap agen-agen rusia, retorika, dan hoaks yang tersebar di platform-nya.

Baca juga artikel terkait FACEBOOK atau tulisan lainnya dari Anggit Setiani Dayana

tirto.id - Teknologi
Penulis: Anggit Setiani Dayana
Editor: Yulaika Ramadhani